Kasus Sampah Badung Naik Penyidikan, Koster Ingatkan Sanksi Pidana

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kasus Sampah Badung Naik Penyidikan, Koster Ingatkan Sanksi Pidana

Sabtu, 7 Maret 2026, 10:13 WITA Follow

beritabali/ist/Kasus Sampah Badung Naik Penyidikan, Koster Ingatkan Sanksi Pidana.

BERITABALI.COM, BADUNG.

Penanganan krisis sampah di Kabupaten Badung memasuki babak baru. Kasus pengelolaan sampah di daerah ini resmi naik ke tahap penyidikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup.

Langkah ini mendapat perhatian serius dari Gubernur Bali Wayan Koster. Ia menegaskan, pemerintah pusat telah mengambil sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran dalam pengelolaan sampah di Badung.

Koster menyebut penyidikan dilakukan langsung oleh aparat penegakan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup di bawah arahan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol. Menurutnya, pihak yang terbukti lalai dalam pengelolaan sampah berpotensi menghadapi sanksi hukum.

"Bukan (Mabes Polri), Gakkum-nya Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Menteri sudah mengambil kebijakan yang tegas, kalau ada pelanggaran akan diberikan sanksi," kata Koster saat rapat koordinasi di Puspem Badung, Jumat (6/3/2026).

Merespons kondisi tersebut, Koster menginstruksikan seluruh perbekel, lurah, hingga bendesa adat di Kabupaten Badung untuk bergerak cepat melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya.

Ia meminta pemilahan sampah organik dan non-organik dilakukan secara masif di tingkat rumah tangga. Langkah ini diharapkan mampu menekan volume sampah yang selama ini menjadi persoalan serius di wilayah Badung.

Selain itu, pemerintah desa dan desa adat diminta mengoptimalkan fasilitas komposter serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) agar pengolahan sampah dapat diselesaikan di tingkat desa.

"Supaya semua desa, kelurahan, dan desa adat segera berkoordinasi melakukan pemilahan sampah, pengolahan sampah berbasis sumber. Ada sanksi administratif, ada sanksi pidana sesuai aturan," terangnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengakui bahwa kondisi saat ini membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih serius karena kasus tersebut sudah berada pada tahap penyidikan oleh pemerintah pusat.

Ia meminta seluruh perangkat desa, pengelola, hingga masyarakat agar tidak mengabaikan aturan pengelolaan sampah karena dapat berimplikasi hukum.

"Yang jelas posisi kita sekarang di Badung ini sudah masuk kepada tingkat penyidikan. Oleh karena itulah, maka saya tidak ingin ada perbekel, ada camat, ada perangkat, ada pengelola, ada masyarakat yang masuk ke ranah itu," paparnya.

Untuk mempercepat solusi penanganan sampah, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyiapkan anggaran pengadaan berbagai sarana pengolahan sampah.

Fasilitas yang akan disediakan di antaranya teba modern, tong komposter, serta kantong komposter yang akan didistribusikan ke masyarakat.

Selain penyediaan sarana, Bupati Badung juga menginstruksikan pembentukan sistem pengawasan internal dengan pola “bapak angkat” di lingkungan Pemkab Badung guna memantau perkembangan pengelolaan sampah di setiap desa mulai Maret ini.

"Maret ini sudah bergerak, termasuk salah satunya adalah teba modern. Ini penting, sehingga dari sana saya akan mendapatkan laporan sekaligus bila tidak melaksanakan instruksi, tidak menutup kemungkinan saya selaku bupati akan mengeluarkan peringatan atau teguran," pungkasnya.