Penanganan sampah laut di Indonesia, termasuk di Bali, membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan masyarakat. Upaya mengurangi sampah yang berakhir di laut dinilai tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata karena kompleksitas sumber dan sebaran permasalahan yang sangat luas.

Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ahmad Aris, menegaskan target pemerintah untuk mengurangi 40 persen sampah yang masuk ke laut merupakan pekerjaan besar yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

“Mengurangi 40 persen itu pekerjaan luar biasa. Contohnya, desa pesisir saja ada 12.000 kemudian Pelabuhan-pelabuhan kecil juga tidak gampang. Dibutuhkan dukungan semua itu karena tanpa itu tidak akan bisa dan dengan cara kolaborasi yang berbeda setiap kawasan,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Peringatan World Ocean Day, Coral Triangle Day and Road to Ocean Impact Summit 2026 di Peninsula Island, The Nusa Dua, Minggu (7/6/2026).

Menurut Ahmad Aris, data KKP menunjukkan Indonesia menghasilkan sekitar 50 juta ton sampah setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 27 juta ton atau hampir 40 persen berpotensi bermuara ke laut jika tidak ditangani dengan baik.

Ia menjelaskan, hasil pemetaan menunjukkan sedikitnya terdapat lima sumber utama penyumbang sampah laut di Indonesia.

Pertama, sebanyak 675 sungai yang melintasi kawasan perkotaan dan permukiman. Kedua, sekitar 12.198 desa pesisir yang memiliki potensi menghasilkan sampah yang berakhir di laut.

Ketiga, terdapat 1.203 pulau kecil berpenduduk yang seluruhnya berbatasan langsung dengan laut. Keempat, aktivitas di kawasan pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah.

Menurutnya, setiap wilayah membutuhkan strategi penanganan yang berbeda agar program pengurangan sampah berjalan efektif dan tidak tumpang tindih antar pemangku kepentingan.

“Jadi bayangkan betapa beratnya penanganan sampah di republik ini, dan butuh kolaborasi.Karena dampaknya sangat besar sekali,” ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan strategi besar untuk menekan masuknya jutaan ton sampah ke laut dengan fokus penanganan di titik-titik sumber sampah seperti desa pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau kecil berpenduduk.

Salah satu model pengelolaan sampah yang dinilai berhasil adalah TPS3R Seminyak di Kabupaten Badung. Fasilitas yang berdiri sejak 2003 itu menjadi pusat pemilahan sampah di kawasan pesisir Pantai Seminyak sekaligus menerapkan konsep ekonomi sirkular.

Ketua TPS3R Desa Adat Seminyak, I Komang Ruditha Hartawan, mengatakan pihaknya telah memiliki bengkel pengolahan, gudang, serta mesin press yang mampu mengolah hingga 11 ton botol plastik bekas sebagai sumber pendapatan tambahan. Dukungan sektor swasta juga dinilai berperan penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Bali, I Made Dwi Arbani, menilai keterlibatan perusahaan dalam pengelolaan sampah dapat menjadi contoh bagi korporasi lain untuk ikut berkontribusi menangani persoalan lingkungan dari sumbernya.

“Karena laut destinasi wisata di bali itu pantai, kalau pantainya rusak orang tidak akan datang ke Bali. Sekarang dari dari Coca Cola membantu juga cara penanganan sampah di Pantai Seminyak. Makanya ayoo sama-sama berkolaborasi,” ajaknya saat menjadi narasumber di Peringatan World Ocean Day, Coral Triangle Day and Road to Ocean Impact Summit 2026 di Peninsula Island, The Nusa Dua, Minggu, 7 Juni 2026.

Dwi Arbani menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali sudah membutuhkan penanganan lintas sektor yang lebih kuat. Saat ini layanan pengangkutan sampah secara optimal baru tersedia di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, sementara sejumlah daerah lainnya masih menghadapi keterbatasan layanan.

Menurutnya, wilayah dengan cakupan geografis luas seperti Kabupaten Buleleng masih menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan pengelolaan sampah. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan sampah dibakar atau dibuang ke sungai yang akhirnya bermuara ke laut.

DLHK Bali juga mencatat peningkatan signifikan volume sampah rumah tangga. Jika sebelumnya rata-rata produksi sampah mencapai 0,75 kilogram per orang per hari, kini angka tersebut meningkat menjadi sekitar 1,05 kilogram per orang per hari.

Peningkatan volume sampah tersebut menjadi peringatan bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat demi menjaga kelestarian laut serta keberlanjutan sektor pariwisata Bali.