Pemerintah Kota Denpasar kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Sumerta Kelod, Senin (8/6/2026).

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede menerima langsung LHP yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira.

Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemberian opini WTP didasarkan pada sejumlah indikator, mulai dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian internal.

“Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini diharapkan lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.

Menanggapi raihan tersebut, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas arahan dan pendampingan yang diberikan selama proses pemeriksaan.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta dukungan DPRD Kota Denpasar yang terus berkomitmen menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.

Menurut Jaya Negara, capaian opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi menjadi dorongan untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar semakin transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.

"Hal ini memberikan motivasi buat kami untuk bagaimana meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan. Ini penting sekali dan mudah-mudahan juga dengan WTP ini tentu akan mendorong kami untuk secara internal dalam melakukan konsolidasi terhadap beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK RI Provinsi Bali. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kota Denpasar," harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara juga menginstruksikan seluruh OPD untuk terus mendukung proses pemeriksaan dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK RI sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gubernur Bali Wayan Koster turut memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Bali. Menurutnya, rekomendasi yang diberikan BPK RI menjadi pedoman penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Sesuai arahan BPK, harus efektif, efisien dan tepat sasaran. Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan dan rekomendasi. Dan kami selalu melaksanakannya dengan kerja dan disiplin, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tapi berdampak terhadap permohonan daerah maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Gubernur Koster.

Agenda tingkat provinsi tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya bersama jajaran pimpinan DPRD Provinsi Bali serta dihadiri para bupati dan wali kota se-Bali, pimpinan DPRD kabupaten/kota, Forkopimda, anggota DPD RI perwakilan Bali, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.