Di tengah raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 secara berturut-turut, Pemerintah Provinsi Bali menghadapi catatan penting dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan pada Rapat Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026), BPK menemukan potensi kerugian negara miliaran rupiah dalam pelaksanaan proyek jasa manajemen konstruksi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Bali.

Temuan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan swakelola jasa manajemen konstruksi yang dinilai tidak mengacu pada standar komponen biaya bangunan gedung negara yang berlaku. Akibatnya, terdapat potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2,31 miliar untuk biaya personel dan Rp384,07 juta untuk biaya nonpersonel. Secara keseluruhan, potensi kerugian negara dari proyek tersebut mencapai Rp2,69 miliar.

Temuan ini menjadi perhatian karena Diskominfo Bali merupakan perangkat daerah yang menangani pembangunan Turyapada Tower, proyek menara telekomunikasi dan pariwisata strategis milik Pemerintah Provinsi Bali yang saat ini tengah dibangun di Desa Wanagiri, Kabupaten Buleleng.

BPK menilai temuan tersebut perlu segera ditindaklanjuti guna memastikan tata kelola proyek berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adi Suryadnyana, mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah telah bebas dari persoalan.

"Temuan berulang adalah bentuk dari inefisiensi yang nyata. Oleh karena itu kami berharap temuan-temuan yang berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa-masa yang akan datang," ujarnya.

Menurut BPK, opini WTP hanya mencerminkan kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Opini tersebut tidak serta-merta menunjukkan tidak adanya kelemahan pengendalian internal maupun potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain proyek konstruksi, BPK juga menyoroti pengelolaan hibah uang kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang dinilai belum memadai.

Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sejumlah pemberian hibah yang belum dilengkapi surat penetapan kepala daerah. Selain itu, terdapat penerima hibah yang terlambat bahkan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban hingga proses pemeriksaan berlangsung. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan dana publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.

Meski demikian, BPK memberikan apresiasi terhadap tingkat tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali. Dari total 1.465 rekomendasi yang diterbitkan BPK, sebanyak 98,45 persen telah ditindaklanjuti, menjadikan Bali sebagai daerah dengan tingkat penyelesaian rekomendasi tertinggi di Indonesia. Meski capaian tersebut melampaui standar nasional sebesar 75 persen, BPK mencatat masih terdapat sekitar 22 rekomendasi yang belum diselesaikan secara penuh.

"Ini tindak lanjut tertinggi di Indonesia. Tapi tinggal sedikit lagi dan yang sedikit itu tetap harus diselesaikan," tegas Nyoman Adi Suryadnyana.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.

"Sejak awal saya memberi arahan kepada Bapak Sekda dan para kepala perangkat daerah agar mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya, dengan jujur, benar, dan selalu mengikuti rekomendasi BPK RI," ujar Koster.

Temuan pada Diskominfo Bali mendapat perhatian luas karena berkaitan dengan pembangunan Turyapada Tower yang merupakan salah satu proyek strategis Pemerintah Provinsi Bali. Dengan nilai investasi yang besar dan menjadi salah satu proyek unggulan daerah, transparansi serta akuntabilitas pelaksanaannya dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.