Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam mengawal hak pilih penyandang disabilitas melalui kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pemahaman Kepemiluan yang digelar Bawaslu Kabupaten Badung di Aula SLB Negeri 1 Badung, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman politik yang inklusif kepada siswa-siswi disabilitas, menyerap aspirasi terkait kelayakan fasilitas pemilu, serta memastikan hak pilih masyarakat disabilitas sebagai pemilih pemula dapat terpenuhi secara optimal.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bali, Gede Sutrawan, hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya menjadi bentuk komitmen Bawaslu untuk memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilih hanya karena keterbatasan akses.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu juga berupaya memetakan kebutuhan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat.

"Kami datang ke tempat ini untuk mengedukasi adik-adik tentang bagaimana tata cara memilih dan apa tujuannya, karena adik-adik sekalian juga mempunyai hak pilih yang sah. Suara saya dengan suara adik-adik semua sama perlakuannya, kita semua manusia yang setara dan yang membedakan hanyalah fisik," jelasnya.

Gede Sutrawan menambahkan, Bawaslu akan mengawal hak pilih penyandang disabilitas sejak tahap pendataan pemilih hingga pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Bagi yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki KTP elektronik, kami akan kawal pendataannya agar bisa memilih. Pada saat pemungutan suara nanti, kami dari Bawaslu juga akan turun langsung mengecek apakah TPS yang disediakan sudah ramah dan bisa digunakan dengan mudah oleh penyandang disabilitas," katanya.

Kepala SLB Negeri 1 Badung, Ni Nyoman Suwastarini, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi perhatian yang diberikan Bawaslu kepada para siswa disabilitas dan berharap edukasi kepemiluan dapat meningkatkan kepercayaan diri para siswa dalam menggunakan hak politiknya.

"Kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah terpilih dalam kegiatan ini. Kami juga selalu menyampaikan kepada anak-anak untuk selalu mempunyai kepercayaan diri, termasuk dalam mengedukasi diri terkait kepemiluan yang memang sangat penting bagi masa depan mereka," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung, Firman Kurniawan, menegaskan kesiapan jajaran kesekretariatan untuk mendukung kegiatan edukasi politik bagi pemilih disabilitas secara berkelanjutan.

"Kami di jajaran kesekretariatan berkomitmen penuh memfasilitasi seluruh sarana, prasarana, dan aksesibilitas agar kegiatan edukasi bagi pemilih disabilitas ini dapat berjalan optimal dan inklusif," ucapnya.

Dalam sesi diskusi, salah seorang perwakilan siswa menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi penyandang disabilitas saat menggunakan hak pilih di TPS. Salah satunya terkait akses fisik yang dinilai belum sepenuhnya ramah bagi pengguna kursi roda.

"Kami berharap pada pemilu nanti, meja bilik suara tidak terlalu tinggi bagi teman-teman yang menggunakan kursi roda, dan jalan masuk ke TPS jangan berundak atau berumput tebal karena menyulitkan kami untuk bergerak mandiri. Kami ingin bisa memilih dengan nyaman tanpa harus selalu digendong atau merepotkan petugas," harap salah satu perwakilan siswa SLB Negeri 1 Badung di sela-sela diskusi.

Masukan tersebut langsung mendapat perhatian dari Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Badung, Rahmat Tamara. Ia menilai aspirasi tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada penyelenggara pemilu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap kesenjangan informasi kepemiluan yang selama ini masih dirasakan kelompok disabilitas dapat semakin berkurang. Edukasi dan advokasi yang inklusif juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus memperkuat penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan prinsip kesetaraan dan aksesibilitas bagi seluruh warga negara.