Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buleleng optimistis angka stunting di daerahnya dapat terus ditekan melalui berbagai intervensi terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Optimisme tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buleleng yang berlangsung di Ruang Rapat Lobby Kantor Bupati Buleleng, Rabu (24/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Supriatna menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang harus mendapat perhatian serius bersama, selain pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Ketiga isu tersebut merupakan program prioritas pemerintah pusat yang wajib kita laksanakan di daerah. Karena itu, upaya percepatan penurunan stunting harus terus menjadi perhatian bersama seluruh pihak," ujarnya.

Menurut Supriatna, keberhasilan menekan angka stunting hanya dapat dicapai melalui sinergi lintas sektor yang kuat, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, lembaga keagamaan, desa adat, hingga masyarakat.

Berdasarkan hasil pendataan dan pelaporan kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah, prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng pada tahun 2025 tercatat sekitar 3,35 persen.

Meski terdapat perbedaan data dengan sumber lainnya, hal tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program percepatan penurunan stunting.

"Apapun hasil datanya, kewajiban kita adalah terus melakukan berbagai langkah dan intervensi agar angka stunting di Kabupaten Buleleng dapat terus ditekan," tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, TPPS Kabupaten Buleleng telah menjalankan sejumlah program strategis. Program tersebut meliputi skrining anemia pada remaja putri, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita dengan gizi kurang, pemantauan pertumbuhan balita, edukasi ASI eksklusif, hingga pelayanan tata laksana gizi buruk.

Selain intervensi gizi spesifik, pemerintah juga mengembangkan Posko Praktik Baik yang berfungsi sebagai wadah pendataan dan penjaringan calon pengantin melalui deteksi dini kondisi kesehatan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Program tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari desa adat, tenaga kesehatan, Kementerian Agama, hingga Tim Pendamping Keluarga guna memastikan upaya pencegahan stunting dilakukan sejak dini.

Pemerintah Kabupaten Buleleng juga melakukan intervensi terhadap pasangan usia subur serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan sebagai langkah mencegah munculnya kasus stunting baru.

Supriatna menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal.

Karena itu, ia mengapresiasi dukungan perangkat daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, relawan, komunitas, dan berbagai pihak yang selama ini aktif mendukung program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buleleng.

Ia berharap seluruh anggota TPPS terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas program, dan menjalankan tugas secara maksimal agar target penurunan stunting dapat tercapai sesuai harapan.

"Dengan intervensi yang terpadu, kerja sama yang kuat, dan komitmen seluruh pihak, saya optimis angka stunting di Kabupaten Buleleng dapat terus ditekan sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing," pungkasnya.