MBG Dinilai Perlu Berbasis Potensi Daerah

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

MBG Dinilai Perlu Berbasis Potensi Daerah

Senin, 10 Agustus 2026, 10:07 WITA Follow

beritabali/ist/MBG Dinilai Perlu Berbasis Potensi Daerah.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum optimal dalam mendukung agenda ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Evaluasi diperlukan terutama pada aspek keamanan pangan serta pemanfaatan komoditas lokal dalam menu harian.

Akademisi Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si., mengatakan MBG seharusnya tidak hanya dipandang sebagai program penyediaan makanan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi kedaulatan pangan dalam jangka panjang.

"Program MBG saat ini masih menghadapi tantangan mendasar pada rantai pasok dan standar keamanan pangan (food safety). Kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi bukti nyata lemahnya mitigasi risiko dan pengawasan mutu di tingkat lapangan," ujar Muliarta saat dikonfirmasi di Denpsar pada Senin (10/8/2026).

Menurut Muliarta, aspek keamanan pangan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Kegagalan dalam memastikan keamanan makanan menunjukkan masih adanya celah dalam penerapan higiene, sanitasi hingga penyimpanan bahan baku.

Padahal, MBG dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, persoalan keamanan pangan dinilai tidak boleh diabaikan karena dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.

Selain keamanan pangan, pemanfaatan komoditas lokal dalam menu MBG juga dinilai masih minim. Skema pengadaan yang cenderung tersentralisasi disebut dapat memunculkan ketergantungan terhadap komoditas tertentu, termasuk beras serta bahan pangan pabrikan atau impor.

Menurut Muliarta, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan lokal yang beragam. Sejumlah komoditas seperti talas, ubi kayu, jagung hingga sagu dinilai dapat dikembangkan sebagai bagian dari menu MBG sesuai potensi masing-masing daerah.

Pemanfaatan pangan lokal juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi petani sekaligus mendukung upaya menjaga keberagaman sumber pangan dan plasma nutfah Nusantara.

"Ketika menu MBG diseragamkan tanpa melibatkan potensi lokal, kita tidak hanya kehilangan momentum untuk menggerakkan ekonomi petani daerah, tetapi juga turut mempercepat erosi keanekaragaman hayati dan plasma nutfah lokal," tutur Muliarta.

Ia menambahkan, ketergantungan terhadap satu jenis komoditas utama dalam skala nasional dapat membuat struktur kedaulatan pangan domestik lebih rentan menghadapi gejolak pasokan global maupun perubahan iklim.

Atas kondisi tersebut, Muliarta mendorong adanya reorientasi terhadap program MBG. Menurutnya, desain program perlu diarahkan dari sekadar penyediaan pangan menjadi program yang turut memperkuat kedaulatan pangan berbasis kawasan.

Pendekatan berbasis kawasan dinilai dapat membuka ruang lebih besar bagi petani lokal untuk masuk dalam rantai pasok MBG. Di saat yang sama, keragaman pangan di masing-masing daerah dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan menu.

"Reorientasi harus dimulai dengan mewajibkan penyerapan bahan pangan dari petani lokal setempat serta menerapkan standar ketat pada setiap dapur produksi. Hanya dengan mengintegrasikan keamanan pangan, diversifikasi lokal, dan perlindungan plasma nutfah, MBG dapat benar-benar menjadi pilar kedaulatan pangan Indonesia," pungkas Muliarta.