Pemerintah Kabupaten Bangli mendorong penguatan tata kelola data sebagai fondasi penyaluran bantuan sosial dan penyusunan kebijakan pembangunan. Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi dan Penyerapan Aspirasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) serta Digitalisasi Perlindungan Sosial di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta didampingi Sekretaris Daerah Bangli I Dewa Bagus Riana Putra. Sejumlah pejabat nasional dan akademisi turut hadir sebagai narasumber, di antaranya Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas RI Kurniawan Ariadi, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Mardi Brilian Saleh, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Bali Komang Bagus Pawastra, serta Rektor Universitas Markandeya Bali I Wayan Numertayasa.

Bupati Sedana Arta mengapresiasi dipilihnya Kabupaten Bangli sebagai lokasi sosialisasi sekaligus penyerapan aspirasi terkait RUU Satu Data Indonesia. Menurutnya, kualitas data sangat menentukan keberhasilan berbagai program pemerintah, khususnya perlindungan sosial.

"Keberhasilan berbagai program perlindungan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasar proses perencanaan, penetapan sasaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Digitalisasi bukan sekadar mengubah proses manual menjadi elektronik, tetapi membangun tata kelola data yang lebih cepat, akurat, transparan, terintegrasi, dan akuntabel," tegas Sedana Arta.

Pemkab Bangli, kata Sedana Arta, telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mewujudkan data perlindungan sosial yang lebih valid. Di antaranya pembentukan tim pelaksana piloting digitalisasi bantuan sosial, pembentukan agen perlindungan sosial hingga tingkat desa, pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta pelatihan agen secara masif.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan, termasuk penerima yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan maupun masyarakat yang berhak tetapi belum terakomodasi.

"Dengan semangat gotong royong, saya yakin kita mampu menghadirkan data yang akurat sebagai fondasi penyusunan kebijakan yang adil dan berkeadilan," ujar Sedana Arta

Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan Badan Legislasi DPR RI I Nyoman Parta menilai RUU Satu Data Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, keberadaan data yang akurat dan terintegrasi diperlukan agar berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga pembangunan dan investasi, dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

"Satu Data Indonesia mengatur agar seluruh data pemerintah menggunakan standar yang sama, saling terhubung, tidak bertentangan, mudah digunakan, dan aman. RUU ini memperkuat tata kelola data nasional yang terintegrasi serta mendukung penguatan peran Badan Satu Data Indonesia (BSDI)," papar Nyoman Parta.

Nyoman Parta juga menyoroti penerapan Satu Data Indonesia di Bali yang dinilai dapat memberikan dampak pada sejumlah sektor. Di bidang pertanian, misalnya, data yang terintegrasi dapat mendukung ketepatan subsidi pupuk.

Sementara dalam sektor kesehatan, data diperlukan untuk pemerataan tenaga kesehatan dan subsidi obat. Data juga berkaitan dengan kepastian izin investasi, distribusi bantuan kapal dan BBM bagi nelayan, pemerataan guru hingga perencanaan sektor pariwisata.

Menurutnya, tata kelola data yang lebih baik juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam mengendalikan persoalan over-tourism di Bali.

Kegiatan di Bangli tersebut menjadi bagian dari proses penyerapan aspirasi pemerintah daerah dan desa untuk memberikan masukan terhadap penyusunan RUU Satu Data Indonesia di tingkat pusat.

Selain Bupati Bangli dan jajaran pemerintah daerah, kegiatan turut dihadiri Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas RI Tirta Sutedjo, Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan, Kepala BPS Kabupaten Bangli, pimpinan perangkat daerah, para perbekel, lurah, ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Bangli serta undangan lainnya.