Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyoroti masih dominannya kapal berbendera asing dalam kegiatan ekspor dan impor Indonesia. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP INSA 2026 yang digelar di Bali, Jumat (7/8/2026).

Rakernas INSA 2026 mengangkat tema "Konsolidasi dan Sinergi INSA Menghadapi Tantangan dan Dinamika Geopolitik Global". Forum tersebut menjadi momentum bagi organisasi pelaku usaha pelayaran nasional untuk mengevaluasi kinerja, memperkuat konsolidasi, serta merumuskan program strategis menghadapi perubahan industri dan ketidakpastian geopolitik global.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan kondisi geopolitik dunia yang semakin kompleks memberikan tantangan baru bagi industri pelayaran nasional. Ketidakpastian global, menurutnya, kini telah menjadi bagian dari dinamika bisnis yang harus dihadapi pelaku usaha.

"Karena ketidakpastian tersebut, maka yang dibutuhkan hari ini bukan hanya kemampuan mengelola bisnis, tetapi juga kemampuan merespons situasi dengan cepat," kata Carmelita.

Menurut Carmelita, tantangan global tidak seharusnya membuat pelaku usaha pelayaran nasional pesimistis. Sebaliknya, kondisi tersebut perlu dijadikan momentum untuk memperkuat daya saing melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan.

Salah satu pekerjaan rumah yang kembali disoroti dalam Rakernas adalah tingginya penggunaan kapal berbendera asing dalam kegiatan ekspor dan impor Indonesia.

Carmelita mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan armada pelayaran nasional agar semakin mampu mengambil peran dalam aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia.

"Ini menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah kita masih besar. Program Beyond Cabotage yang selama ini terus diperjuangkan INSA, harus terus didorong agar dapat diimplementasikan secara konsisten. Namun, upaya ini dak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepen ngan,” ujarnya.

Program Beyond Cabotage menjadi salah satu upaya yang didorong INSA untuk meningkatkan peran perusahaan pelayaran dan kapal berbendera Indonesia dalam mengangkut komoditas ekspor-impor nasional.

Menurut Carmelita, penguatan pelayaran nasional membutuhkan dukungan kebijakan sekaligus sinergi yang konsisten antara pemerintah dan pelaku usaha. Dengan demikian, potensi ekonomi dari aktivitas perdagangan luar negeri dapat semakin banyak dinikmati industri pelayaran nasional.

Rakernas DPP INSA 2026 menghasilkan dua ketetapan strategis yang menjadi landasan arah organisasi untuk periode 2026-2028.

Pertama, ketetapan mengenai Penguatan Tata Kelola Organisasi, Transformasi Digital dan Program Prioritas INSA Periode 2026-2028. Kedua, ketetapan tentang Usulan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga INSA sebagai bahan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA 2028.

Kedua ketetapan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang lebih adaptif, modern, solid, serta mampu merespons perubahan lingkungan strategis dan perkembangan industri pelayaran secara cepat.

Rakernas dibuka Direktur Jenderal Perhubungan Laut RI Muhammad Masyhud yang mewakili Menteri Perhubungan RI bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno.

Forum tersebut mempertemukan jajaran DPP dan DPC INSA untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi sejak 2024 hingga pertengahan 2026, sekaligus melakukan konsolidasi dan merumuskan arah program strategis organisasi.

Carmelita juga mengingatkan jajaran INSA agar menjaga soliditas organisasi dan memperkuat komunikasi di tengah perubahan geopolitik dunia.

Menurutnya, peran INSA tidak lagi sebatas memperjuangkan kepentingan perusahaan pelayaran nasional. Organisasi juga aktif memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan logistik, keselamatan pelayaran, pengembangan industri maritim hingga wisata bahari.

Sekretaris Umum DPP INSA Darmansyah Tanamas menjelaskan Rakernas 2026 diselenggarakan sesuai amanat AD/ART INSA 2023 Pasal 14 ayat (1) serta Surat Keputusan Nomor 94/INSA/IV/2026 tentang penyelenggaraan dan pembentukan panitia Rakernas DPP INSA 2026.

Pelaksanaan Rakernas dilakukan melalui dua tahapan, yakni Pra-Rakernas dan Rakernas. Tahapan tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas pembahasan sekaligus memastikan materi rapat telah dipersiapkan dengan baik.

Sebelumnya, Pra-Rakernas digelar secara hybrid di Jakarta pada 14 Juli 2026. Berbagai masukan dari DPC, kelompok kerja, dan pengurus DPP kemudian menjadi bahan penyusunan agenda serta rekomendasi strategis dalam Rakernas.

“Seluruh tahapan Rakernas diterapkan agar lebih efektif dan partisipatif. Melalui PraRakernas, kami menghimpun berbagai masukan dari DPC, kelompok kerja, dan pengurus DPP sehingga pembahasan pada Rakernas dapat lebih fokus dan menghasilkan rekomendasi yang implementatif,” ujar Darmansyah.

Rakernas INSA 2026 juga menghadirkan dua sesi talkshow strategis yang mempertemukan pemerintah dan pemangku kepentingan industri.

Talkshow pertama mengangkat tema “Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan dan Dinamika Geopolitik Global” dengan menghadirkan perspektif dari Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Perhubungan RI.

Pembahasan diarahkan pada perkembangan geopolitik global, kebijakan pemerintah, serta langkah antisipatif yang perlu disiapkan industri pelayaran nasional, khususnya perusahaan yang memiliki aktivitas dan konektivitas internasional.

Sementara itu, talkshow kedua mengangkat tema “Sinergi Pelaku Usaha Menghadapi Dinamika Geopolitik Global”. Sesi ini menghadirkan perspektif Kementerian Perindustrian RI, perbankan, industri galangan kapal, serta praktisi maritim internasional.

Pembahasan mencakup strategi pelaku usaha dalam memperkuat kolaborasi, mengantisipasi risiko dan tekanan global, serta membangun solusi adaptif untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing industri pelayaran nasional.

Carmelita berharap keputusan yang dihasilkan dalam Rakernas tidak berhenti sebagai dokumen organisasi, tetapi dapat diterapkan dalam program nyata untuk memperkuat industri pelayaran nasional.

"Keputusan yang kita hasilkan hari ini harus menjadi langkah nyata yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota INSA dan kemajuan industri pelayaran nasional," tutup Carmelita.