Pemasangan tiang dan kabel jaringan internet di sejumlah wilayah Jembrana menjadi sorotan DPRD Kabupaten Jembrana. Infrastruktur telekomunikasi yang dinilai tidak tertata dan berpotensi membahayakan pengguna jalan mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan aturan penataan provider.

Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Demokrat DPRD Jembrana dalam pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna V Pembicaraan Tingkat I, Rabu (26/8/2026).

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jembrana, Diah Puspayanti, mengatakan keluhan masyarakat terkait keberadaan kabel jaringan internet semakin banyak. Selain mengganggu estetika lingkungan, pemasangan kabel yang tidak tertata juga dinilai dapat menimbulkan risiko keselamatan.

Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil langkah konkret untuk mengendalikan pemasangan infrastruktur jaringan telekomunikasi, termasuk menyiapkan regulasi yang dapat menjadi dasar penataan tiang dan kabel provider.

Menurut Diah, penataan jaringan internet tidak hanya menyangkut keselamatan pengguna jalan dan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan kerapian lingkungan serta wajah kawasan perkotaan.

Penyedia layanan internet nantinya diharapkan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah sehingga pemasangan jaringan baru tidak dilakukan secara sembarangan maupun menimbulkan penumpukan tiang dan kabel di satu kawasan.

Reklame dan Billboard Ikut Disorot

Selain persoalan jaringan telekomunikasi, Fraksi Demokrat juga menyoroti keberadaan reklame, billboard dan berbagai bentuk iklan yang pemasangannya dinilai belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan.

Penertiban reklame dinilai penting untuk menjaga estetika Kota Negara sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Jembrana. Di sisi lain, pengelolaan reklame juga diharapkan dapat dioptimalkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi Demokrat menilai penataan ruang publik perlu dilakukan secara menyeluruh agar kepentingan ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

PDIP Soroti Perubahan APBD Jembrana 2026

Sementara itu, Fraksi PDIP DPRD Jembrana memberikan perhatian terhadap pembahasan perubahan APBD Jembrana 2026. Ketua Fraksi PDIP I Ketut Suastika Yasa meminta setiap perubahan maupun pergeseran anggaran memiliki dasar dan alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi PDIP juga meminta program baru yang dimasukkan dalam perubahan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tingkat realisasi belanja yang masih rendah juga diminta melakukan evaluasi. Langkah konkret perlu segera disusun agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran dapat berjalan optimal hingga akhir tahun anggaran.

Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna yang mewakili Bupati Jembrana turut memberikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD Jembrana 2026.

Pemerintah daerah menyusun perubahan APBD dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan anggaran berjalan, perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal daerah, serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan.

Dalam perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp19,32 miliar atau 1,68 persen. Perubahan pendapatan tersebut bersumber dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

Pembahasan perubahan APBD 2026 sekaligus menjadi momentum bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat Jembrana.