Persoalan kemiskinan di Kabupaten Karangasem masih menjadi tantangan pembangunan. Dengan jumlah penduduk miskin sekitar 27,32 ribu orang atau 6,40 persen, pemerintah daerah menilai penanganannya membutuhkan strategi lintas sektor.

Angka tersebut masih berada di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Bali yang tercatat 3,42 persen. Kondisi ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan di Karangasem tidak cukup dilakukan melalui satu program maupun satu perangkat daerah.

Kepala Bappeda Karangasem sekaligus Sekretaris TKPKD Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara, mengatakan kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda pembangunan yang membutuhkan kerja bersama karena kemiskinan bersifat multidimensi dan tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja,” ujarnya dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran Pepadu Karangasem, Rabu (7/10/2026).

Menurut Widiantara, Kabupaten Karangasem memiliki sejumlah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, UMKM hingga ekonomi kreatif.

Namun, potensi tersebut perlu diorkestrasi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas, terutama oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan.

“Selain itu juga diperlukan mengorkestrasi potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat,” katanya.

Widiantara menyebut integrasi data dan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan. Seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki pemahaman dan basis data yang sama dalam menentukan sasaran program.

Kolaborasi tersebut mencakup perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi hingga mitra pembangunan.

Dalam rakor tersebut, Pemkab Karangasem juga meluncurkan Pepadu Karangasem sebagai model integrasi perencanaan dan penganggaran lintas sektor.

Pepadu menghubungkan permasalahan, potensi, lokasi, sasaran, sumber daya, indikator hingga shared outcome dalam upaya penurunan dan penanggulangan kemiskinan.

Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata atau Gus Par menegaskan kemiskinan tidak dapat dilihat hanya berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat.

“Kemiskinan bukan semata-mata persoalan rendahnya pendapatan. Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensi berkaitan dengan terbatasnya akses pekerjaan, air bersih, infrastruktur, perumahan, kesempatan kerja, serta kemampuan masyarakat untuk keluar dari kerentanan,” jelasnya.

Gus Par menyebut ada tiga strategi utama yang akan didorong Pemkab Karangasem. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui perlindungan sosial dan layanan dasar.

Kedua, meningkatkan pendapatan melalui perluasan kesempatan kerja serta penguatan UMKM dan sektor ekonomi lokal. Ketiga, menurunkan kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi berbasis wilayah.

Karena itu, Gus Par meminta seluruh program penanggulangan kemiskinan berjalan dalam arah yang sama dengan sasaran yang jelas dan berbasis data.

“Penanggulangan kemiskinan harus bergerak satu arah, menggunakan data yang sama, menetapkan sasaran yang jelas, dan memastikan intervensi antarperangkat daerah saling menguatkan,” tegasnya.

Gus Par juga mengingatkan agar Pepadu tidak berhenti sebagai aplikasi atau inovasi teknologi semata. Sistem tersebut diharapkan menjadi bagian dari perubahan pola kerja pemerintah dalam menyusun program dan anggaran.

“Kita berharap Pepadu ini tidak berhenti sebagai sebuah aplikasi atau inovasi teknologi, melainkan Pepadu harus menjadi cara kerja baru dalam perencanaan dan penganggaran, untuk lebih terintegrasi, kolaboratif, tepat sasaran, dan terukur hasilnya,” tandasnya.