Klaim penggunaan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) sebagai energi transisi yang bersih dan bagian dari program "Bali Mandiri Energi" menuai kritik dari peneliti dan aktivis lingkungan. 

Mereka menyoroti potensi kerusakan ekosistem pesisir, ancaman terhadap mamalia laut, serta transparansi proyek energi berbasis gas fosil di Bali.

Kritik tersebut mengemuka dalam acara nonton bareng dan diskusi publik film dokumenter Celukan Bawang: Zona Pengorbanan Energi Bali pada Sabtu (10/10/2026). Dalam forum tersebut, sejumlah peneliti, pembuat film, dan aktivis memaparkan temuan lapangan mengenai dampak ekologis dan sosial-ekonomi proyek energi fosil di Pulau Dewata.

Sutradara film dokumenter tersebut, Rai Astrawan, menggambarkan kondisi masyarakat pesisir Celukan Bawang yang berhadapan langsung dengan aktivitas industri energi. Film itu dirancang untuk merekam realitas kehidupan warga lokal yang wilayah hidupnya dinilai terancam oleh pembangunan infrastruktur energi fosil.

"Kondisi pulau Bali kita yang sebagian besar digunakan untuk pariwisata, sekaligus juga pada posisi yang amat rentan dalam posisi krisis iklim," sebutnya.

Visual dan rekaman lapangan, termasuk investigasi kondisi pesisir dan pelabuhan, menjadi bagian dari upaya film tersebut menguji narasi pemerintah dan korporasi mengenai pembangunan infrastruktur energi di Bali.

Peneliti Soroti Ancaman LNG terhadap Ekosistem Laut

Peneliti lembaga masyarakat sipil non-profit Rhizoma, Amanda Paramerta, memaparkan hasil studi multidimensi yang dilakukan sejak Januari hingga September. Penelitian tersebut mencakup aspek sosial, ekonomi, biodiversitas, dan perubahan iklim.

Menurut Amanda, penggunaan LNG bukan tanpa risiko lingkungan. Salah satu persoalan yang disorot adalah potensi emisi fugitif, yakni kebocoran gas yang tidak tertangkap atau tidak tercatat, termasuk metana dari sambungan pipa.

Ia juga menyoroti perairan Bali Utara yang merupakan bagian dari kawasan penting bagi mamalia laut atau Important Marine Mammal Area (IMMA). Kawasan dari Lovina, Celukan Bawang, hingga Pemuteran disebut menjadi wilayah jelajah lumba-lumba sekaligus area penting bagi siklus hidup satwa tersebut.

"Peningkatan lalu lintas kapal tanker dan buangan air bahang serta sedimentasi dari proyek PLTGU berpotensi merusak terumbu karang dan mengganggu navigasi lumba-lumba. Kebisingan mesin serta lalu lintas laut membuat lumba-lumba dan habitat pesisir terancam terdesak," tegas Amanda.

Risiko tersebut menjadi perhatian karena pembangunan infrastruktur energi di kawasan pesisir dapat berinteraksi langsung dengan habitat laut, aktivitas perikanan, dan sektor pariwisata bahari yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.

AMDAL Proyek Energi Dipersoalkan

Produser film sekaligus peneliti Rhizoma Indonesia, Wahyu Widianto, mengkritik proses penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) proyek energi di Celukan Bawang. Ia menilai sejumlah proses penyusunan dokumen tersebut bermasalah dari sisi prosedur dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Menurut Widianto, partisipasi publik selama ini cenderung bersifat formalitas karena hanya melibatkan segelintir tokoh. Ia menilai warga yang terdampak langsung dan nelayan belum memperoleh transparansi memadai mengenai potensi dampak proyek.

Widianto juga mengkritik kebijakan energi nasional yang menempatkan gas sebagai bahan bakar transisi. Ia mengaitkan kebijakan tersebut dengan strategi Green Transformation (GX) dan Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diinisiasi Jepang.

"Ini adalah solusi palsu yang hanya memperpanjang ketergantungan pada energi fosil. Gas melepaskan metana yang memiliki kekuatan merusak iklim 86 kali lebih kuat dibanding karbondioksida dalam rentang 20 tahun. Selain itu, emisi Nitrogen Dioksida (NOx) dari pembangkit gas terbukti berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman dan ekosistem sekitar," ujar Widianto.

Klaim Bali Mandiri Energi Dipertanyakan

Juru kampanye Don't Gas Indonesia, Roberto Hutabarat, mempertanyakan klaim "Bali Mandiri Energi" yang kerap disampaikan pemerintah daerah. Menurut dia, ketergantungan terhadap pasokan LNG dari luar Bali, termasuk dari Bintuni, Papua, dan Bontang, menunjukkan bahwa kemandirian energi tersebut masih perlu diuji.

Roberto juga menyoroti ketergantungan proyek terhadap pembiayaan, teknologi, dan kepemilikan saham asing. Ia menilai aspek-aspek tersebut perlu diperhitungkan dalam menilai manfaat ekonomi dan tingkat kemandirian energi Bali.

Selain itu, Roberto mengingatkan potensi risiko pembangunan jaringan pipa gas dan terminal apung atau Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di kawasan pesisir yang memiliki aktivitas pariwisata dan konservasi mangrove, seperti Serangan, Sidakarya, dan Benoa.

Menurutnya, risiko kebocoran dan ledakan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan infrastruktur tersebut. Ia juga mempertanyakan apakah penambahan pasokan listrik berbasis gas skala besar akan menjawab kebutuhan masyarakat atau lebih banyak menopang investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Roberto menyebut sejumlah kawasan yang menjadi perhatiannya, yakni KEK Sanur, KEK Kura-Kura Bali, hingga rencana pembangunan bandara baru.

"Jika pemerintah dan korporasi terus memaksakan proyek LNG ini dengan mengorbankan pesisir Bali, saya pastikan akan lahir gerakan People Power gelombang baru seperti Forum Rakyat Bali Tolak LNG. Kita tidak boleh membiarkan Bali terus-menerus dibohongi dan dieksploitasi atas nama energi bersih palsu," pungkas Roberto.