Daya Saing Dunia Usaha Bisa Tergerus Hingga 20 Persen

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Daya Saing Dunia Usaha Bisa Tergerus Hingga 20 Persen

Nusa Dua

Sabtu, 19 Juli 2008, 18:08 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, BADUNG.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) , Sandiaga Sandi Uno mengatakan, pemberlakuan SKB lima menteri tentang hemat energi dikhawatirkan bisa menggerus daya saing dunia usaha termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 15 sampai 20 persen.

"Kami sudah mencoba melakukan simulasi. Bila tak ada kesepakatan soal lembur maka bisa menggerus daya saing dunia usaha sampai 20 persen," ujar Sandiaga Sandi Uno, saat
dimintai komentar di sela-sela acara Musyawarah nasional XIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Nusa Dua, Sabtu (19/7).

Sebab, menurut Uno, dengan pengalihan jam kerja masih perlu dicari kesepakatan di kalangan karyawan, apakah beralihnya ke Sabtu dan Minggu itu tergolong lembur atau tidak.

Di sini perlu upaya mengubah tingkah laku karyawan, sebab, selama ini ketika bekerja pada hari Sabtu dan Minggu dianggapnya lembur, sehingga perlu ada hitung-hitungan tambahan upah. Setelah dihitung-hitung, kondisi ini perkiraannya bisa mengurangi daya saing dunia usaha termasuk UMKM.

Sandiaga Uno mengaku di satu sisi sangat memahami akan terjadinya krisis energi listrik, namun di pihak lain potensi merugikan pelaku dunia usaha.

Mestinya, kata Uno yang segera akan meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum Hipmi ini, solusi atas masalah kelistrikan ini adalah jangan mengambil kebijakan yang bersifat ad hoc yakni jangka pendek, melainkan harus lebih melihat program jangka menengah dan panjang.

"Sebab, jika (sasarannya) jangka pendek dan reaktif seperti seakarang ini, maka bisa seperti main petak umpet. Misalnya, berusaha menyelesaikan yang di sini, namun masalah muncul di tempat lain," paparnya.

Yang terpenting lagi, lanjut Uno, bagaimana kebijakan hemat energi ini tidak malah membuat biaya lebih tinggi dalam kegiatan produktivitas di kalangan dunia usaha termasuk UMKM.

"Kami percaya, SKB itu mampu mengatasi krisis energi listrik,"
ujarnya. (sss)