Dewan Pengupahan Rekomendasi ke Gubernur UMP Bali Rp2,7 Juta

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Dewan Pengupahan Rekomendasi ke Gubernur UMP Bali Rp2,7 Juta

Sabtu, 26 November 2022, 10:47 WITA Follow

bbn/ilustrasi cnnindonesia/Dewan Pengupahan Rekomendasi ke Gubernur UMP Bali Rp2,7 Juta.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda mengatakan, dalam sidang bersama Dewan Pengupahan Provinsi Bali menghasilkan rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2023 7,81 persen.

"Diperoleh angka yang direkomendasikan namun belum ditetapkan dari Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp 2.713.672,28. Kalau kita dibandingkan dengan UMP tahun berjalan 2022 terjadi kenaikan 7,81 persen atau sebesar Rp 196.701,28," katanya, Jumat (25/11/2022).

Angka tersebut muncul saat sidang dewan pengupahan yang berlangsung pada Selasa 22 November 2022 kemudian nominal kenaikan UMP Bali 2023 itu diserahkan kepada Gubernur Wayan Koster untuk diberi keputusan dan selanjutnya ditetapkan ke dalam surat keputusan.

Pejabat Pemprov Bali itu menyampaikan bahwa nilai rekomendasi untuk UMP Bali 2023 didapat berdasarkan regulasi yang lahir untuk mengatur upah minimum di tahun berikutnya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.

Pemerintah pusat telah terlebih dahulu menyerahkan data, dan kemudian dilakukan perhitungan sesuai formula yang tercantum dalam Permenaker tersebut yaitu menggunakan besaran UMP tahun berjalan 2022, tingkat inflasi, serta pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

"UMP tahun berjalan ditambah hasil penyesuaian nilai upah minimum, dikalikan upah minimum 2022. Penyesuaian nilai upah minimum dicari berdasarkan inflasi daerah, untuk Bali 6,84 persen," kata Arda menjelaskan.

"Kemudian ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan alfa atau indeks tertentu antara pengaruh kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Alfa dibatasi antara 0,1 sampai 0,3," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah telah merilis aturan panduan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 melalui Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Dalam aturan ini UMP 2023 disebut tak lebih dari 10 persen. Masing-masing kepala daerah diminta untuk menetapkan upah minimun sesuai aturan tersebut. (sumber:liputan6.com)