Jaya Negara Berharap Disabilitas di Denpasar Mampu Mandiri

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Jaya Negara Berharap Disabilitas di Denpasar Mampu Mandiri

Selasa, 20 Desember 2022, 16:02 WITA Follow

beritabali/ist/Jaya Negara Berharap Disabilitas di Denpasar Mampu Mandiri.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara berharap kaum penyandang disabilitas mampu mandiri dan menargetkan agar bisa menghapus tingkat kerawanan ekstrem di Kota Denpasar.

“Yang jelas kita kan targetkan kita ingin menghapus tingkat kerawanan yang ekstrem, kita ingin menghilangkan itu. Apalagi sekarang dari kesehatan kita sudah mencapai vaksin 98%. Kita ingin penyandang disabilitas ini dia mampu mandiri poinnya,” ujar Jayanegara saat Hadir dalam perayaan hari disabilitas internasional dan hari kesetiakawanan nasional, di Dharma Negara Alaya pada Selasa (20/12/2022).

Untuk mewujudkan harapan itu juga ia akan memaksimalkan beberapa wadah pemberdayaan kaum disabilitas yang sudah dibuat meliputi rumah berdaya dan Graha Nawasena.

Ketua Kelompok usaha Bersama (Kube) Dirgantari Jaya di Graha Nawasena, Nyoman Juniarta (41) menjelaskan diberikannya wadah seperti graha nawasena menjadikan kaum disabilitas memiliki tempat untuk berkreasi.

Ia menyebut jenis kreativitas yang diberdayakan di sana juga beragam, meliputi kuliner, anyaman, clothing, hingga lukisan. Dengan ditampungnya kreativitas tersebut maka ia berharap agar ada kesempatan untuk karya kaum disabilitas dilirik.

“Jadi (Graha Nawasena) itu memang wadah untuk kreativitas ini. Kedepannya kita punya visi dan misi ke depan mungkin kita ke festival atau pameran gitu, kita tunjukkan. Siapa tahu ke depan ada perusahaan tahu mereka punya kreativitas dan diajak bekerja sama,” ujar Juniarta.

Sementara itu, Kepala Sentra Terpadu Kartini Kemensos RI, Rachmat Koesnadi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan akan terus menggerakkan penyerapan tenaga kerja disabilitas sesuai UU tentang disabilitas.

“Ya sesuai dengan UU disabilitas, minimal perusahaan itu menampung sekitar 1%, dan pemerintah daerah, provinsi atau pusat harus menampung 2% disabilitas. Dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada mereka agar juga menampung penyandang disabilitas untuk bisa menjadi pegawai di situ,” ujar Rachmat.

Dalam kegiatan tersebut juga Kementerian Sosial RI memberikan bantuan alat bantu disabilitas kepada 600 orang penerima. Alat bantu tersebut meliputi tongkat adaptif, kursi roda elektrik, motor roda tiga, alat bantu dengar, dan yang lainnya. (sumber: Suara.com)