Sebanyak 35 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, dan desa mengikuti Lokakarya Penyelarasan Rencana Aksi Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation (DRM-CCA) ke dalam RPJMDes dan RKPDes di kawasan Tulamben, Kabupaten Karangasem.

Kegiatan yang digagas A-PAD Indonesia dan didukung Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA Japan) tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat desa melalui integrasi program pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan desa.

Lokakarya ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga ruang kerja teknis yang membahas peta risiko bencana, pengalokasian anggaran, serta penyusunan komitmen yang dituangkan dalam dokumen perencanaan desa.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karangasem, Ida Ketut Arimbawa, menegaskan bahwa upaya tersebut sangat penting mengingat Karangasem merupakan salah satu daerah dengan tingkat risiko bencana tertinggi di Bali.

Dari 14 jenis bencana yang diidentifikasi secara nasional, sebanyak 12 jenis berpotensi terjadi di Kabupaten Karangasem. Selain itu, wilayah pesisir Karangasem juga menghadapi ancaman abrasi pantai yang terus menggerus garis pantai rata-rata satu sentimeter per tahun.

Ancaman lainnya adalah kebakaran lahan yang berulang terjadi. Karangasem tercatat menyumbang 10 kasus dari sekitar 100 kejadian kebakaran lahan yang terjadi. Belum lagi insiden kebocoran tangki Pertamina di Antiga yang menjadi pengingat bahwa potensi bencana dapat muncul dari berbagai sektor.

“Perubahan cuaca yang tidak menentu menjadikan Karangasem wilayah berisiko tinggi. Itulah mengapa kita perlu menyelaraskan anggaran pengurangan bencana dengan adaptasi perubahan iklim dan itu harus dimulai dari dokumen perencanaan desa," ujar Plt BPBD Karangasem, Ida Ketut Arimbawa.

Menurut Arimbawa, masih banyak desa yang mengalokasikan anggaran kebencanaan hanya untuk penanganan saat kondisi darurat. Padahal, Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pra-bencana seperti mitigasi, pemasangan rambu evakuasi, hingga pelatihan kesiapsiagaan masyarakat.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung, kolaborasi antara pemerintah desa, organisasi non-pemerintah, dan berbagai yayasan dinilai semakin penting untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana.

"Desa banyak yang menaruh anggaran di pos gawat darurat, tapi tidak memberikan porsi untuk pra-bencana. Padahal bisa. Dana Desa bisa digunakan untuk penanggulangan bencana, tidak hanya penanganan. Saya berharap kegiatan ini bisa menghasilkan perbaikan nyata," kata Arimbawa.

Dalam lokakarya tersebut, peserta dari Desa Tulamben, Desa Kubu, dan Desa Purwakerti mendapatkan pendampingan langsung melalui pendekatan klinik teknis. Mereka bersama fasilitator menelaah dokumen RPJMDes dan RKPDes, mengidentifikasi kesenjangan, serta menyinkronkan program prioritas ke dalam matriks perencanaan desa.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karangasem, I Made Agus Budiyasa, turut mengingatkan pentingnya memasukkan indikator penanggulangan bencana secara serius ke dalam dokumen perencanaan desa, terutama setelah berbagai kejadian kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Karangasem.

Sementara itu, ahli mitigasi bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Bali, I Putu Dedy Rimbawan, menilai abrasi pantai yang terjadi rata-rata satu sentimeter per tahun tidak bisa dianggap sepele jika dilihat dari dampak jangka panjangnya.

Ia menegaskan kondisi tersebut harus menjadi dasar bagi desa-desa untuk mengintegrasikan indikator penanggulangan bencana secara lebih komprehensif ke dalam RPJMDes maupun RKPDes.

Melalui kegiatan ini, BPBD Karangasem berharap terjadi peningkatan status ketangguhan desa dari kategori pratama menuju madya bahkan utama. Selain itu, dokumen RKPDes diharapkan mampu memuat program prioritas pengurangan risiko bencana secara nyata sehingga dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di tingkat desa.