Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Senin, 11 Mei 2026
Kejari Buleleng Hentikan Penyelidikan Kasus Korupsi Perumda Pasar
beritabali/ist/Kejari Buleleng Hentikan Penyelidikan Kasus Korupsi Perumda Pasar.
BERITABALI.COM, BULELENG.
Kejaksaan Negeri Buleleng menghentikan penyelidikan atas laporan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jajaran Direksi Perumda Pasar Argha Nayottama.
Kasi Pidsus Kejari Buleleng, Bambang Suparyanto ditemui Selasa (9/12) mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, pihaknya tidak menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum, maupun tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) I Putu Suardhana, serta Direktur Operasional (Dirop) Kadek Juli Suardana.
"Dari hasil penyelidikan dan ekspose, tidak ada indikasi korupsi. Hal ini juga diperkuat dari hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," jelasnya.
Lebih lanjut Bambang menyebut, terkait indikasi Perumda Pasar tidak membayar PAD, hal itu juga dipastikan tidak termasuk dalam unsur kerugian keuangan negara.
"BPKP menyatakan demikian, maka kami mempertimbangkan untuk menghentikan penyelidikannya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Direksi Perumda Pasar Argha Nayottama Buleleng diduga melakukan pelanggaran terkait tugas pokok dan fungsinya. Perbuatan itu kemudian dilaporkan oleh para stafnya, melalui surat kaleng yang ditujukan untuk Bupati dan Wakil Buleleng, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Inspektorat, hingga Kejaksaan Negeri Buleleng.
Ada 19 poin aduan yang tertera dalam surat tersebut, yang pada intinya menyebutkan jika Direktur Utama (Dirut) I Putu Suardhana, serta Direktur Operasional (Dirop) Kadek Juli Suardana telah bersikap arogan. Penilaian terhadap staf juga dinilai tidak objektif, karena dilakukan berdasarkan suka atau tidak suka.
Selain itu juga disebutkan, dalam mencari kredit, seluruh pegawai dan pedagang diarahkan ke salah satu Bank BPR yang ada di Bali dengan harapan untuk mendapatkan fee. Namun ironisnya, fee tersebut diduga tidak dimasukan sebagai pendapatan lain-lain perusahaan, melainkan masuk ke rekening pribadi.
Disebutkan pula, pembelian sarana upacara seperti banten selalu dimark up untuk tujuan tertentu. Dirut dan Dirop juga disebut selalu meminta biaya operasional melalui sopirnya, tiap berkunjung ke unit-unit pasar. Padahal, Direksi sudah mendapatkan tunjangan operasional setiap bulan.
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/rat
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Remaja di Karangasem Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon Jati
Dibaca: 1012 Kali
Isu Duet dengan AWK di Pilgub 2030, Ini Respons De Gadjah
Dibaca: 817 Kali
Pemerintah Dorong KEK Kura Kura Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Dibaca: 633 Kali
Polisi Bongkar Praktik LC di Bawah Umur di Kafe Gianyar
Dibaca: 592 Kali
ABOUT BALI
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang