Kisruh Reklamasi Pantai Melasti, Dirut Dicecar 41 Pertanyaan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kisruh Reklamasi Pantai Melasti, Dirut Dicecar 41 Pertanyaan

Selasa, 4 Oktober 2022, 19:57 WITA Follow

beritabali/ist/Kisruh Reklamasi Pantai Melasti, Dirut Dicecar 41 Pertanyaan.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Soal kisruh reklamasi Pantai Melasti, penyidik Ditreskrimum Polda Bali akhirnya memeriksa Direktur PT Tebing Mas Estate, Made Sukalama, pada Rabu 7 September 2022.

Dalam pemeriksaan itu, dia dicecar 41 pertanyaan seputar rencana serta pelaksanaan pengurusan reklamasi di Pantai Melasti, Ungasan, Kuta Selatan.

Pemeriksaan itu dibenarkan Direktur Ditreskrimum Polda Bali Kombespol Surawan kepada awak media, pada Selasa 4 Oktober 2022. Dijelaskanya, Direksi PT Tebing Mas Estate sudah menjalani panggilan pertama.

"Ya Direksi sudah diperiksa. Dia sempat menunda pemeriksaan, tapi kemudian yang bersangkutan hadir," ungkapnya via WhatsApp.

Dalam pemeriksaan itu Made Sukalama dicecar dengan 41 pertanyaan seputar rencana serta pelaksanaan pengurusan dan tidak menjelaskan detailnya lebih lanjut.

Namun sejauh mana langkah penyelidikan setelah pemeriksaam Direksi, Kombes Surawan belum berkomentar karena masih dalam pendalaman.

Pemerintah Kabupaten Badung diwakili Satpol PP melaporkan objek lahan reklamasi seluas 2,6 hektar di Pantai Melasti ke SPKT Poda Bali pada Selasa 28 Juni 2022 lalu. Posisi tanah reklamasi ini disebut di sebelah timur anjungan Pantai Melasti yang memiliki bentuk seperti cincin.

Dimana subjek hukum yang dilaporkan adalah kelompok nelayan dan perusahaan yang terlibat perjanjian untuk melaksanakan reklamasi.

Sedangkan lahan reklamasi disinyalir akan digunakan sebagai pangkalan kapal, penangkaran ikan dan beach club. Reklamasi ini dilakukan tanpa melalui perizinan dari pemerintah kabupaten Badung, sehingga dilaporkan.

Laporan kasus ini akhirnya mengarah terhadap dugaan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dalam perjanjian antara kelompok nelayan dengan PT Tebing Mas Estate sesuai Pasal 266 KUHP.

Sebelumnya, jajaran Polda Bali bersama Bupati Badung Nyoman Giri Prasta melakukan sidak ke lahan reklamasi pada Jumat 1 Juli 2022. Lokasi tersebut langsung ditutup dengan memasang garis polisi.