Situasi konflik geopolitik dunia dinilai mulai memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi nasional maupun daerah, termasuk di Bali. Kondisi tersebut bahkan disebut turut memengaruhi psikologis masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi dan keuangan.

Tekanan ekonomi akibat berbagai gejolak global saat ini disebut semakin dirasakan pelaku usaha maupun industri perbankan. Konflik geopolitik internasional seperti perang Iran, Amerika dan Israel membuat masyarakat memilih bersikap hati-hati atau “wait and see” dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Sikap kehati-hatian tersebut dinilai berdampak langsung terhadap melambatnya perputaran ekonomi di masyarakat. Hal itu disampaikan salah satu pelaku usaha industri pariwisata di Bali sekaligus Direktur Utama BPR Kanti, I Made Arya Amitaba, Jumat (29/5/2026) di Batubulan, Gianyar.

"Ekonomi saat ini, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa, kondisi ini secara umum berpengaruh terhadap industri perbankan.Karena bagaimanapun juga, gejolak ada tentu akan mengganggu psikologis dari masyarakat. Tentu masyarakat akan berpikir bahwa dengan situasi geopolitik yang ada saat ini, baik nasional maupun internasional, tentu yang menjadi pilihan mereka adalah wait and see, dengan wait and see ini tentu, berpengaruh terhadap bagaimana pergerakan perekonomian di masyarakat," jelasnya.

Menurut Amitaba, pemerintah perlu terus memberikan dukungan nyata terhadap sektor ekonomi bawah melalui berbagai program pemberdayaan UMKM agar roda ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan global.

Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengeluarkan kebijakan yang bersifat sesaat tanpa kajian matang. Menurutnya, kebijakan yang dibuat hanya demi pencitraan atau “Asal Bapak Senang” justru dapat berdampak buruk bagi masyarakat.

"Harapan kita sih dalam kondisi geopolitik seperti ini, harapan kita adalah benar-benar semua elemen masyarakat, pemerintah, masyarakat, rakyat, bersatu padu, bahu membahu dalam bagaimana menghadapi kondisi saat ini.Tidak lagi memikirkan bahwa program-program sesaat ini ya yang tidak mendapatkan suatu kajian yang paripurna, asal membuat Bapak senang (ABS). Jadi kami berharap bahwa dari pemerintah ya jangan memberikan suatu laporan yang asal Bapak senang kepada atasan. Nah, sehingga dalam pembuatan kebijakan nanti juga akan menjadi kebijakan yang salah," sebutnya.

Di sisi lain, BPR Kanti disebut tengah melakukan transformasi budaya perusahaan melalui sembilan perilaku utama sebagai fondasi menghadapi berbagai krisis ekonomi. Transformasi tersebut difokuskan pada penguatan karakter pelayanan karyawan dengan konsep pelayanan berbasis ngayah atau melayani dengan tulus.

“Pelayanan itu tidak bisa dilepaskan dari semangat ngayah. Ketika pelayanan didasari ngayah, maka kita akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Selain memperkuat internal perusahaan, pihaknya berharap regulator dan pemerintah memberikan dukungan regulasi kepada BPR agar mampu bergerak lebih lincah dalam membantu UMKM dan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Amitaba mencontohkan situasi saat pandemi COVID-19, di mana kondisi abnormal semestinya diimbangi dengan kebijakan dan regulasi yang bersifat khusus maupun relaksatif.

“Jangan kondisi abnormal diterapkan regulasi normal. Ketika ekonomi belum pulih sepenuhnya, maka diperlukan relaksasi dan dukungan agar lembaga keuangan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasinya,” ucapnya.

Sebagai agen pembangunan daerah, BPR dinilai memiliki peran penting dalam menopang ekonomi masyarakat bawah, khususnya pelaku UMKM.

“Harapan kita semua elemen harus bahu membahu menghadapi kondisi ini. Pemerintah support BPR, BPR support UMKM dan masyarakat bawah agar ekonomi tetap bergerak,” harapnya.