KPU Jembrana Evaluasi Pilkada 2024, Soroti Turunnya Partisipasi Pemilih

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

KPU Jembrana Evaluasi Pilkada 2024, Soroti Turunnya Partisipasi Pemilih

Rabu, 19 Februari 2025, 15:38 WITA Follow

beritabali/ist/KPU Jembrana Evaluasi Pilkada 2024, Soroti Turunnya Partisipasi Pemilih.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Rabu (19/02/2025) di kantor KPU Jembrana.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari partai politik, Bawaslu Jembrana, serta perwakilan awak media dari IJTI Bali dan PWI Bali.

Ketua KPU Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya, menyampaikan, dalam evaluasi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penurunan tingkat partisipasi masyarakat dibandingkan Pilkada 2020. Selain itu, terdapat kendala akibat tekanan efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan.

"Jika dibandingkan dengan Pemilu, penggunaan aplikasi Sirekap pada Pilkada cukup diapresiasi. Di Jembrana sendiri, tidak ada kendala terkait jaringan maupun pengunggahan hasil penghitungan suara di setiap tahapan," ujarnya.

Ia juga menegaskan, Bali menjadi satu-satunya provinsi yang tidak menghadapi gugatan baik dalam Pilkada maupun Pilgub serentak 2024. Namun, dalam evaluasi ditemukan masih ada pemilih yang lokasinya jauh dari TPS akibat penggabungan TPS. Hal ini menyebabkan beberapa pemilih yang sebelumnya dekat dengan TPS kini harus menempuh jarak lebih jauh.

Terkait logistik, pelaksanaannya berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan. Dari anggaran sebesar Rp24,7 miliar yang disiapkan KPU, sekitar Rp7 miliar dikembalikan. Efisiensi anggaran terjadi karena penetapan pasangan calon yang awalnya dipasang lima pasangan calon, namun hanya ada dua pasangan calon yang mendaftar. Selain itu, jumlah TPS yang semula direncanakan 650, hanya terealisasi sebanyak 487 TPS.

"Beberapa pengadaan dilakukan dengan pola maksimal, termasuk melalui tender di Jakarta sehingga diperoleh harga lebih murah. Selain itu, ada sharing anggaran dengan KPU Provinsi untuk honor badan ad hoc dan sebagian pembiayaan logistik juga ditanggung oleh provinsi," tambahnya.

Dengan evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada ke depan dapat semakin efektif dan meningkatkan partisipasi pemilih.