Menteri LH: 60 Persen Warga Bali Sudah Pilah Sampah

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Menteri LH: 60 Persen Warga Bali Sudah Pilah Sampah

Jumat, 17 April 2026, 19:54 WITA Follow

bbn/dok Humas Pemprov Bali/Menteri LH: 60 Persen Warga Bali Sudah Pilah Sampah.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Perubahan budaya dan pola pikir masyarakat Bali dalam pengelolaan sampah dinilai menunjukkan kemajuan signifikan. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, saat meninjau TPST Kesiman Kertalangu, Jumat (17/4/2026).

“Lebih dari 60 persen masyarakat Bali di Denpasar dan Badung sudah memilah sampah. Langkah ini tidak gampang,” jelas Menteri Hanif.

Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen di Bali, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur desa adat.

“Semangat ini harus kita jaga dengan baik karena pemilahan sudah mencapai 65% bahkan mendekati 70 %. Maka saya kira Pemerintah Provinsi Bali wajib mengenakan tindak pidana ringan (tipiring) kepada masyarakat yang tidak memilah sampah,” imbuhnya.

Menurutnya, kebijakan pemilahan sampah berbasis sumber harus ditegakkan secara konsisten. Ia menilai tidak adil bagi masyarakat yang telah disiplin memilah sampah jika tidak ada sanksi bagi pelanggar.

Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan bahwa rencana pembangunan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tetap membutuhkan sampah berkualitas, yakni yang telah dipilah sejak dari sumbernya.

“Waste to Energy memerlukan sampah berkualitas, maksudnya sampah yang terpilah dan dapat mereduksi nilai kalornya dan kapasitas mesinnya. Jadi sampah itu benar-benar jenis tertentu,” jelasnya.

Dalam praktiknya, PSEL memang mampu mengolah sampah campuran. Namun, kualitas dan dampak pengolahan sangat dipengaruhi oleh kondisi sampah yang masuk ke dalam sistem.

Sampah yang telah dipilah—seperti organik, anorganik, dan residu—memiliki nilai kalor yang lebih stabil serta kandungan air yang lebih rendah. Hal ini membuat proses pembakaran menjadi lebih efisien, menghasilkan energi listrik yang optimal, sekaligus menekan potensi emisi berbahaya.

Sebaliknya, sampah yang tidak dipilah cenderung memiliki kadar air tinggi, terutama dari sampah organik. Kondisi ini dapat menurunkan efisiensi pembakaran, meningkatkan beban operasional, serta membutuhkan pengolahan emisi yang lebih kompleks.

Dari sisi pembiayaan, pengelolaan sampah terpilah juga dinilai lebih efisien. Hal ini berpotensi menekan kebutuhan subsidi maupun biaya pengolahan (tipping fee) yang bersumber dari APBN maupun APBD.