Pembangunan Rumah Bersubsidi Terkendala Pajak dan Pemecahan Sertifikat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pembangunan Rumah Bersubsidi Terkendala Pajak dan Pemecahan Sertifikat

Senin, 26 November 2018, 17:35 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pembangunan rumah bersubsidi masih menghadapi beberapa permasalahan di lapangan seperti masalah pajak dan proses pemecahan sertifikat sehingga kedepan perlu agar ada payung hukum yang lebih jelas terkait permasalahan tersebut.

“Rumah yang kami bangun untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, kami siap bekerjasama dengan Pemerintah guna mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat. Kami juga siap untuk bekerja sama membangun bedah rumah, “ ungkap Ketua DPD Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Bali I Wayan Jayantara,SE saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) di ruang kerjanya, Senin (26/11) terkait penyelenggaraan Munas.

Lebih lanjut, ia menambahkan pembangunan rumah subsidi yang merupakan salah satu program pemerintah ini banyak dibangun di daerah Singaraja, Tabanan, Jembrana, Klungkung dan Karangasem. Sedangkan, kepengurusannya HIMPERRA sendiri pada Agustus lalu akan melaksanakan Munas untuk pertama kalinya guna memilih pengurus baru pada tanggal 25 Januari 2019. HIMPERRA yang saat ini beranggotakan sekitar 80 orang ini mengembangkan program rumah khususnya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau rumah subsidi.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Cok Ace menyambut baik Munas yang akan diselenggarakan oleh HIMPERRA Bali sehingga akan terbentuk kepengurusan baru dan tatanan organisasi yang lebih baik. Terkait pembangunan rumah subsidi, Wagub Cok Ace menyampaikan dukungannya dan berharap agar rumah yang dibangun tidak hanya sekedar rumah murah melainkan rumah yang layak huni.

Wagub juga meminta agar dalam pembangunan rumah mempertimbangkan faktor jarak rumah dengan tempat bekerja pemilik rumah dan kemampuan masyarakat membayar mengingat rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah yang berpenghasilan antara 2,7 hingga 4 juta rupiah.

“Dalam pengembangan rumah, perhatikan juga lokasi serta ada rencana yang pasti tentang pengembangannya. Jangan hanya sekedar membangun rumah murah, perhatikan juga dampak sosial serta lingkungannya, “tuturnya.