PPDB SMA Denpasar, Polisi Tunggu Laporan Penggunaan Surat Domisili Fiktif

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

PPDB SMA Denpasar, Polisi Tunggu Laporan Penggunaan Surat Domisili Fiktif

Senin, 8 Juli 2019, 06:00 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah di Bali dan Denpasar banyak terjadi kecurangan. Terlebih, banyaknya para peserta memalsukan atau menggunakan surat domisili fiktif.

[pilihan-redaksi]
Dalam catatan Dinas Pendidikan Provinsi Bali, tercatat 536 orang yang mendaftar menggunakan surat domisili di salah satu SMA Negeri di Denpasar. Setelah diverikasi ulang, ada 350 orang yang dinyatakan sah dan 186 orang tidak sah alias fiktif.

Menyikapi adanya dugaan pemalsuan surat domisili ini, jajaran Polda Bali mengaku belum menerima laporan resmi dari Disdik Provinsi Bali atau dari masyarakat yang merasa dirugikan. Sampai saat ini Polda Bali sifatnya masih menunggu. “Polda Bali menunggu adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan,” tegas Kabid Humas Polda Bali Kombes Hengky, Minggu (7/7/2019).

Bila nantinya ada laporan resmi, jelas perwira melati tiga di pundak itu kepolisian akan menindaklanjutinya dengan mengumpulkan keterangan saksi saksi dan alat bukti.

“Setelah itu, baru ditindaklanjuti dengan mengumpulkan saksi dan alat bukti apakah memenuhi unsur atau tidak,” tegas Kombes Hengky.

Perlu diketahui, pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Bali tahun ini bermasalah. Banyak ditemukan laporan soal dugaan penggunaan surat domisili yang tidak sesuai fakta di lapangan. Masyarakat mengeluhkan adanya pemanfaatan surat keterangan domisili untuk mencari sekolah negeri yang dipalsukan atau fiktif.

[pilihan-redaksi2]
Terungkap di lapangan, Disdik Provinsi Bali mencatat ada 536 orang yang mendaftar menggunakan surat domisili di 8 sma negeri di denpasar. Setelah diverikasi ulang, ada 350 orang yang dinyatakan sah dan 186 orang tidak sah alias fiktif. Pihak Disdik mengeluarkan teguran bagi mereka yang ketahuan memakai surat domisili fiktif langsung didiskualifikasi.

Sementara itu, pihak Ombudsman Perwakilan Bali yang dipimpin Umar Ibnu Alkhatab, terus melakukan pengawasan terkait PPDB ini diantaranya membuka posko pengaduan PPDB di Disdik Propinsi Bali. Paska posko dibuka, banyak diterima pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan adanya pemanfaatan surat keterangan domisili untuk mencari sekolah negeri yang diduga tidak sesuai fakta.

Umar meminta agar dalam pelaksanaan PPDB ini transparan dan tidak ada intervensi campur tangan dari pejabat atau politisi. Diharapkannya, Disdik Provinsi Bali konsisten dalam menjalankan amanat Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. (bbn/spy/rob)

Berita Denpasar Terbaru

•

Minikino Film Week 12 di Bali Catat 6.558 Penonton, Hadirkan 202 Film dari 60 Negar

•

Jung Wooseok Bikin 3.000 Pengunjung Padati Mal di Sanur

•

BNN Bali Ajak Anak Muda Lawan Narkoba Lewat Lari

•

Ngaku Pecalang, Pria Minta Uang Rp120 Ribu di Warung Gunung Soputan Denpasar

•

Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah Pura Balangan, Mantan Kepala BPN Badung Ditahan

Berita Premium

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

Reporter: bbn/bgl

PPDB SMA

Denpasar

Surat Domisili Fiktif

Survei Pembaca Beritabali.com

Ayo Ikut Menentukan Arah Media Lokal! Dengan mengisi survei ini, Anda ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.