Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Kamis, 30 Juli 2026
Seluruh Fraksi DPRD Buleleng Sepakat Lanjutkan Pembahasan Dua Ranperda
BERITABALI.COM, BULELENG.
Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng yang digelar di ruang rapat paripurna, Kamis (9/7).
Dua Ranperda yang akan dibahas lebih lanjut yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengatakan seluruh fraksi menerima dan menyetujui kedua rancangan peraturan tersebut untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Agenda selanjutnya adalah rapat paripurna dengan penyampaian jawaban Bupati Buleleng atas pandangan umum yang telah disampaikan masing-masing fraksi.
"Selanjutnya DPRD Kabupaten Buleleng akan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Buleleng atas pandangan umum fraksi-fraksi," ujarnya.
Meski memberikan persetujuan, setiap fraksi juga menyampaikan sejumlah masukan dan evaluasi yang diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan-Hanura mengapresiasi keberhasilan Pemkab Buleleng mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, fraksi ini meminta pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat pengelolaan aset agar lebih transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar menilai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) perlu semakin dioptimalkan melalui inventarisasi aset secara menyeluruh. Menurut fraksi tersebut, langkah ini penting agar seluruh aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung peningkatan PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Buleleng.
Di sisi lain, Fraksi NasDem memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Pemkab Buleleng didorong mengevaluasi pengelolaan persediaan di fasilitas kesehatan, khususnya terkait ketersediaan oksigen, serta memprioritaskan perbaikan jalan yang hingga kini masih mengalami kerusakan di sejumlah wilayah.
Adapun Fraksi Demokrat-PKB berpandangan bahwa perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diperlukan agar sejalan dengan perkembangan regulasi. Fraksi ini juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buleleng meraih opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Selain itu, Fraksi Demokrat-PKB mendorong peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor pendidikan. Dengan seluruh fraksi menyatakan persetujuan, pembahasan dua Ranperda kini berlanjut ke tahapan penyampaian jawaban Bupati Buleleng sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam bersama DPRD.
Editor: Redaksi
Reporter: DPRD Buleleng
Berita Terpopuler
Pemuda di Kintamani Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun
Dibaca: 3905 Kali
Anggota DPRD Gianyar Wayan Gede Sudarta Meninggal di Malaysia
Dibaca: 3046 Kali
Guru SD di Singaraja Dilaporkan atas Dugaan Pencabulan Siswi
Dibaca: 2082 Kali
Klinik Polres Jembrana Raih FKTP Terbaik I di Bidokkes Award 2026
Dibaca: 2044 Kali
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Siswi SD di Payangan
Dibaca: 1822 Kali
ABOUT BALI
Riset BRIN Ungkap Alasan Masyarakat Bali Mulai Memilih Krematorium untuk Ngaben
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun