Gubernur Bali Wayan Koster angkat bicara terkait kasus dugaan aksi main hakim sendiri terhadap seorang terduga pelaku pencurian di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang berujung pada meninggalnya korban. Koster meminta masyarakat di seluruh Bali tidak mengambil tindakan sendiri dan menyerahkan setiap persoalan hukum kepada aparat yang berwenang.

Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7). Rakor membahas situasi keamanan dan ketertiban di Bali, termasuk berbagai isu yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Koster, menjaga keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mempertahankan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, desa adat, dan masyarakat harus terus diperkuat agar situasi tetap aman dan kondusif.

Dalam rapat tersebut, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kabinda Bali, jajaran Imigrasi, serta Danrem 163/Wirasatya melaporkan bahwa kondisi keamanan Bali secara umum masih aman, baik, dan kondusif.

Meski demikian, Koster mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyimpulkan kondisi Bali hanya berdasarkan pemberitaan maupun informasi yang beredar di media sosial.

“Bukan tentang satu atau dua masalah besar apa yang diatensi dalam rapat ini, tetapi intinya secara umum bagaimana Bali dengan sektor pariwisatanya tetap kondusif. Koordinasi ini memang kami gelar secara rutin guna mengevaluasi keamanan di Provinsi Bali. Beberapa isu yang muncul dalam pemberitaan di media sosial pun terkadang tidak sesuai dengan faktanya,” ujar Koster.

Ia menegaskan pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan keamanan. Intensitas koordinasi dan pelaksanaan tugas masing-masing lembaga juga akan ditingkatkan sebagai upaya menjaga Bali tetap aman serta mendukung penegakan hukum.

Kasus dugaan aksi main hakim sendiri di Desa Baturiti menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian usai rapat Forkopimda. Menanggapi pertanyaan awak media, Gubernur Koster menilai peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Bali.

Ia meminta masyarakat tetap menahan diri ketika menghadapi dugaan tindak pidana dan tidak mengambil tindakan di luar proses hukum.

“Seluruh masyarakat Bali agar turut menjaga kondusivitas situasi di lingkungannya masing-masing, menahan diri apabila terjadi permasalahan hukum sehingga tidak sampai main hakim sendiri, serta menyerahkan sepenuhnya permasalahan hukum kepada pihak yang berwenang,” tegasnya.

Menurut Koster, upaya pencegahan harus dimulai dari tingkat desa. Karena itu, ia akan mengingatkan para kepala desa dan bendesa adat di seluruh Bali untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati proses hukum dan menjaga keamanan lingkungan.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak memperkeruh suasana dengan menyebarkan opini yang belum tentu sesuai fakta, baik melalui media sosial maupun di lingkungan sekitar, karena dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.

Menanggapi adanya anggapan bahwa persoalan ekonomi menjadi latar belakang tindakan pencurian, Koster menegaskan pemerintah telah menjalankan berbagai program pemerataan ekonomi dan bantuan sosial yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.

Menurutnya, berbagai program tersebut diharapkan mampu menjangkau seluruh desa di Bali sehingga persoalan ekonomi tidak dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

“Dalam hal pemerataan ekonomi, tidak hanya satu-dua desa. Seluruh desa di Bali berhak merasakan pemerataan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota berkolaborasi. Dalam hal bantuan sosial juga ada banyak jenisnya dari kami,” tegas Wayan Koster.

Selain membahas kasus di Baturiti, rapat Forkopimda juga menyinggung aktivitas komunitas pelari warga negara asing (WNA) yang sempat menjadi perhatian masyarakat. Koster menilai kegiatan tersebut merupakan aktivitas olahraga yang dilakukan pada pagi hari dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.

Ia memastikan pemerintah bersama aparat keamanan akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi agar seluruh aktivitas di Bali berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengganggu ketertiban umum.