Akun
guest@beritabali.com

Beritabali ID:


Langganan
logo
Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium




Pentolan LSM Langsung ‘Warning’ Pastika

Denpasar

Kamis, 28 Agustus 2008, 15:38 WITA Follow
Beritabali.com

Beritabali.com

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Usai dilantik menjadi Gubernur Bali, Made Mangku Pastika langsung di’warning’ oleh pentolan LSM di Bali. LSM yang terdiri dari PBHI Bali, WALHI Bali dan Sloka Institute memperingatkan Gubernur Bali yang baru agar meletakkan kepentingan rakyat Bali di atas kepentingan partai, tim sukses maupun kelompoknya.



Hal ini mengingat semakin tidak berdayanya rakyat Bali di tengah arus investasi pariwisata massif yang berkolaborasi dengan elit penguasa lokal.

” Kita lihat bagaimana saat ini banyak rakyat yang menjadi korban pembangunan pariwisata. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari Gubernur yang baru,” ungkap I Wayan ”Gendo” Suardana, Ketua PBHI Bali.

Selain itu, Gendo juga menjelaskan bagaimana pembangunan pariwisata telah meminggirkan hak masyarakat lokal dari sumber daya alam dan ruang hidupnya. Misalnya, Masyarakat Pantai Geger yang saat ini tengah berjuang melawan pengerukan pasir dan Masyarakat Wongaya Betan melawan
investor villa yang akan mengambil air bawah tanah.



Agung Wardana dari WALHI Bali menyatakan, ”Gubenur yang baru juga harus berani menindak tegas siapapun yang melanggar aturan tata ruang Bali yang saat ini marak terjadi, entah dia kader partai, tim sukses ataupun keluarga Gubernur.”



Agung menambahkan ada banyak pekerjaan rumah yang saat ini menunggu di meja kerja Gubernur, seperti Geothermal Bedugul, Villa Kelating, Villa TWA Hutan Dasong Buyan - Tamblingan, Hotel Padangbai dan kasus pelanggaran kesucian pura.

Proyek-proyek bermasalah biasanya timbul dari investasi yang tidak transparan dan menafikan partisipasi masyarakat. Arus informasi yang benar terhadap proyek juga jarang sekali didapatkan atau disosialisasikan kepada masyarakat.

“Untuk itu, pemerintah provinsi dibawah kepemimpinan Mangku Pastika haruslah menjamin hak atas informasi public sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan,”kata Agung. (ctg/*)

Beritabali.com

Berlangganan BeritaBali
untuk membaca cerita lengkapnya

Lanjutkan

Reporter: bbn/rob



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami