Pentolan LSM Langsung â€˜Warningâ€™ Pastika

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pentolan LSM Langsung â€˜Warningâ€™ Pastika

Denpasar

Kamis, 28 Agustus 2008, 15:38 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Usai dilantik menjadi Gubernur Bali, Made Mangku Pastika langsung diâ€™warningâ€™ oleh pentolan LSM di Bali. LSM yang terdiri dari PBHI Bali, WALHI Bali dan Sloka Institute memperingatkan Gubernur Bali yang baru agar meletakkan kepentingan rakyat Bali di atas kepentingan partai, tim sukses maupun kelompoknya.

Hal ini mengingat semakin tidak berdayanya rakyat Bali di tengah arus investasi pariwisata massif yang berkolaborasi dengan elit penguasa lokal.

â€ Kita lihat bagaimana saat ini banyak rakyat yang menjadi korban pembangunan pariwisata. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari Gubernur yang baru,â€ ungkap I Wayan â€Gendoâ€ Suardana, Ketua PBHI Bali.

Selain itu, Gendo juga menjelaskan bagaimana pembangunan pariwisata telah meminggirkan hak masyarakat lokal dari sumber daya alam dan ruang hidupnya. Misalnya, Masyarakat Pantai Geger yang saat ini tengah berjuang melawan pengerukan pasir dan Masyarakat Wongaya Betan melawan
investor villa yang akan mengambil air bawah tanah.

Agung Wardana dari WALHI Bali menyatakan, â€Gubenur yang baru juga harus berani menindak tegas siapapun yang melanggar aturan tata ruang Bali yang saat ini marak terjadi, entah dia kader partai, tim sukses ataupun keluarga Gubernur.â€

Agung menambahkan ada banyak pekerjaan rumah yang saat ini menunggu di meja kerja Gubernur, seperti Geothermal Bedugul, Villa Kelating, Villa TWA Hutan Dasong Buyan - Tamblingan, Hotel Padangbai dan kasus pelanggaran kesucian pura.

Proyek-proyek bermasalah biasanya timbul dari investasi yang tidak transparan dan menafikan partisipasi masyarakat. Arus informasi yang benar terhadap proyek juga jarang sekali didapatkan atau disosialisasikan kepada masyarakat.

â€œUntuk itu, pemerintah provinsi dibawah kepemimpinan Mangku Pastika haruslah menjamin hak atas informasi public sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan,â€kata Agung. (ctg/*)