Jadi Cabup, Kembalikan Mobil Dinas

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Jadi Cabup, Kembalikan Mobil Dinas

Semarapura

Kamis, 4 September 2008, 15:00 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, KLUNGKUNG.

Putu Alit, kandidat bakal calon bupati PKPB yang juga Wakil ketua DPRD Klungkung Kamis (4/9) mengembalikan mobil dinas dan 2 unit sepeda motor. Hal itu dilakukan untuk transparansi dan kepatuhan terhadap Undang-undang dimana kandidat bupati tidak boleh memakai fasilitas dan alat negara.

Pengembalian itu disaksikan oleh Ketua DPRD Anak Agung Bagus dan Sekretaris Dewan, Ketut Suayadnya. â€œSaya tunduk pada peraturan dan tidak ingin melecehkan DPRD.â€ Jelasnya disela-sela pengembalian mobil dinas plat DK 8 M dan 2 unit sepeda motor tersebut. Pengembalian tersebut bukan bermaksud apa-apa, hanya agar tidak menyulitkan posisinya sebagai Wakil Dewan dan sebagai kandidat.

Menurutnya, dirinya bisa mengembalikan fasilitas negara itu saat ditetapkan dan dimulainya proses kampanye, akan tetapi hal itu dilakukan agar tidak menyulitkan dirinya bergerak ke masyarakat dan melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Ketua DPRD Anak Agung Bagus menyambut baik tindakan dari rekannya sesama wakil rakyat. â€œHal itu bisa menjadi panutan dari kandidat lainnya.â€ jelas ketua DPRD. Lebih lanjut Putu Alit mengungkapkan â€œKalau saya ada melakukan penyimpangan, saya segera akan mengembalikannya.â€ Lanjut Putu Alit.

Mengenai disebutkannya ada Ketua Dewan yang disebutkan BPK terindikasi melakukan penyelewengan penggunaan penunjang operasional (BPO), Putu Alit membantahnya. â€œBila perlu saya yang mendatangi KPK, penyelewengan mana yang dimaksud.â€ Tantang Putu Alit. Akan tetapi Sekretaris Dewan, Ketut Suayadnya menjelaskan bahwa Putu Alit tidak melakukan penyelewengan BPO.

Sekwan DPRD menyebut Ketua DPRD Anak Agung Bagus dan Dewa Made Widiasa Nida yang belum menyetorkan bukti BPO sebesar 16 juta lebih. â€œPenyelewengan itu hanya belum menyertakan bukti penggunaan BPO tersebut, itulah temuan KPK.â€ Jelas Sekwan. Sekwan menyayangkan KPK tidak menyebut oknum yang melakukan penyelewengan tersebut dan hanya menyebut Ketua Dewan saja. (igs)