DPRD Minta KNMP Jembrana Diminta Fleksibel, Sesuaikan Kebutuhan Pesisir

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Minta KNMP Jembrana Diminta Fleksibel, Sesuaikan Kebutuhan Pesisir

Selasa, 5 Mei 2026, 10:12 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD Minta KNMP Jembrana Diminta Fleksibel, Sesuaikan Kebutuhan Pesisir.

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Komisi II DPRD Jembrana menegaskan agar pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) benar-benar menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah pesisir.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Jembrana, Senin (4/5/2026), yang membahas kesiapan daerah dalam mengusulkan titik lokasi KNMP.

Ketua Komisi II DPRD Jembrana, Ketut Suastika atau Cohok, mengatakan kebijakan terbaru pemerintah pusat yang membuka peluang pembangunan KNMP secara tersebar dinilai lebih realistis karena setiap desa nelayan memiliki kebutuhan berbeda.

“Pada prinsipnya kami mendukung percepatan KNMP. Tetapi konsep pengembangannya jangan dipaksakan sama di semua tempat. Setiap wilayah punya kebutuhan berbeda, sehingga lebih tepat bila dibuat tersebar sesuai potensi nelayannya,” ujar Cohok.

Ia mencontohkan, kawasan Perancak memerlukan fasilitas suplai BBM bersubsidi, sedangkan daerah Candikusuma lebih cocok untuk penguatan hilirisasi seperti unit pengolahan ikan dan cold storage.

“Contohnya di Perancak, yang paling mendesak adalah fasilitas BBM bersubsidi. Sementara di Candikusuma justru lebih cocok untuk pengolahan hasil perikanan. Jadi tidak harus dipusatkan di satu titik saja,” imbuhnya.

Komisi II juga menyoroti temuan lapangan terkait legalitas lahan yang dinilai masih belum rapi. Ada aset yang statusnya berubah, dan ada pula lahan yang masih diklaim kelompok nelayan.

“Kami minta dinas memastikan legalitas lahannya. Ada lahan yang statusnya berubah, ada juga yang masih diklaim kelompok. Ini harus dituntaskan supaya tidak menimbulkan masalah saat pemeriksaan,” tegasnya.

Dalam laporan Dinas Perikanan, terdapat tujuh titik yang kini diusulkan sebagai lokasi KNMP, mencakup seluruh kecamatan di Jembrana. Dewan menyatakan siap mendampingi proses tersebut, termasuk sosialisasi ke kelompok nelayan hingga komunikasi dengan pemilik aset.

“Kami siap mendampingi prosesnya, termasuk sosialisasi ke kelompok nelayan dan komunikasi dengan pemilik aset. Yang penting program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat pesisir,” kata Cohok.

Selain penyiapan lokasi, Komisi II juga mendorong pengadaan benih ikan lele dan nila melalui perubahan APBD 2026 untuk mendukung ekonomi pesisir dan memperkuat sektor budidaya.