Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Senin, 2 November 2026
Kepengurusan Apindo Jembrana Vakum
Negara
BERITABALI.COM, JEMBRANA.
Tarik ulur masalah penetapan Upah Minimum Kabupaten(UMK) di Jembrana rupanya disebabkan belum terbentuknya kepengurusan Apindo Kabupaten Jembrana.
Baca juga:
Jembrana Masuk Zona Hijau PMK
Kepala Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana, Dede Heryadi saat dikonfirmasi Senin (13/10) menjelaskan jika dalam penetapan UMK setidaknya harus dilakukan oleh tiga unsur, yaitu pekerja yang diwakili oleh SPSI, pengusaha yang diwakili oleh Apindo, dan pemerintah yang diwakili Bidang Tenaga Kerja.
"Dalam pembahasan tiga unsur itu harus hadir, kalau salah satunya tidak hadir ya penetapan UMK tidak bisa dilakukan karena tidak ada bargaining position," ujar Dede.
Lebih lanjut Dede mengatakan, saat ini sebenarnya kepengurusan Apindo Kabupaten Jembrana sudah berakhir, dan seharusnya dibentuk kepengurusan baru. Dede sendiri mengaku tidak mengetahui permasalahan yang ada di tubuh Apindo.
Baca juga:
Jembrana Masuk Zona Hijau PMK
"Terus terang saya tidak tahu mengenai masalah intern Apindo karena itu bukan wilayah kami. Namun kami siap memfasilitasi pembentukan kepengurusan tersebut," lanjut Dede.
Apabila hingga tanggal 16 nanti tidak ditemukan titik temu penetapan UMK di Jembrana, maka UMK di Jembrana akan disesuaikan dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) Bali. (eps)
Reporter: bbn/rob
Berita Terpopuler
BNNK Buleleng Temukan 14 Orang Positif Narkotika
Dibaca: 314 Kali
Kronologi Pria Ditemukan Tewas Tergantung Pohon di Legian
Dibaca: 194 Kali
Ojol Rebutan Pelanggan di Pantai Suluban Pecatu, Polisi Turun Tangan
Dibaca: 107 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan