Wali Murid Minta Pemkab Tegas

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Wali Murid Minta Pemkab Tegas

Negara

Selasa, 28 Oktober 2008, 17:26 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Kendatipun Kepala Sekolah (Kasek) SMAN 1 Negara telah membela diri terkait pungutan dengan dalih sumbangan sukarela tersebut, wali murid di SMAN 1 Negara mendesak agar Pemkab Jembrana bertindak tegas untuk menangani masalah ini. Mereka mengharapkan agar Pemkab melakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum di SMAN 1 Negara yang suka 'bermain'.

Sejumlah wali murid mengatakan sejatinya mereka tidak keberatan dengan adanya pungutan di sekolah namun nilainya jangan dipatok. Apalagi nantinya pungutan tersebut digunakan untuk hal-hal yang menurut mereka tidak masuk akal.

"Sejatinya kami tidak keberatan ada pungutan di sekolah asalkan nilainya jangan dipatok. Apalagi dalam rancangan anggaran banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang dibebankan kepada wali murid seperti biaya konsumsi tamu, sumbangan-sumbangan dan lain-lain,"ujar seorang wali murid yang tidak mau menyebutkan namanya.

Terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, katanya sebenarnya sekolah di Jembrana sudah mendapatkan banyak bantuan dan penggunaan dananya juga jelas. "Kalau masalah sarana dan prasarana, kan semua sekolah negeri di Jembrana sudah mendapatkan bantuan dari Pemkab, mengapa kok masih minta ke wali murid," katanya.

Bagi siswa yang tidak bayar, lanjutnya, memang sekolah mengatakan tidak ada sanksi tapi dirinya tidak yakin akan hal itu. "Memang katanya kepala sekolah tidak ada sanksi, tapi minimal secara psikologis murid yang tidak ikut nyumbang kan merasa terganggu. Kalau seperti ini, apa proses belajar akan bisa berjalan baik," imbuhnya.

Rupanya masalah pungutan ini merupakan salah satu masalah yang memicu banyak masalah yang sebenarnya terjadi di sekolah yang cukup bergengsi di Jembrana tersebut. Salah satu masalah yang diungkapkan adalah biaya study tour ke Yogyakarta beberapa bulan yang lalu yang telah dibayarkan oleh siswa namun karena siswa tersebut sakit sehingga tidak bisa berangkat. "Posisi siswa itu sudah diganti sama siswa lain yang juga bayar penuh tapi uang siswa yang tidak berangkat tidak dikembalikan penuh. Itu bagaimana pertanggungjawabannya dan kemana dana tersebut," katanya.

Lanjutnya, tidak semua siswa di SMAN 1 Negara tersebut berasal dari orang kaya jadi tidak bisa disamakan semua. "Wali murid yang tidak mampu juga banyak, jangan disamakan semua," tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jembrana, IGN Yasa Negara mengatakan pihaknya juga tidak setuju dengan adanya pungutan di sekolah apalagi dengan ada patokan nilainya. "Sebaiknya hal itu tidak dilakukan dan jika memang sudah dipungut lebih baik dikembalikan," katanya.

Sebelumnya Bupati Jembrana, Gede Winasa menegaskan pihaknya melarang adanya pungutan di sekolah karena Pemkab Jembrana selalu membantu berbagai kebutuhan sekolah tanpa membebani orang tua siswa. Pihaknya juga akan segera mengecek mengenai masalah ini ke sekolah.