Parpol Tolak Pilbup Jembrana Ditunda

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Parpol Tolak Pilbup Jembrana Ditunda

Beritabali.com, Negara

Kamis, 18 Februari 2010, 19:31 WITA Follow

images.google.com

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Wacana penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jembrana hingga 2011 yang sempat dilontarkan KPUD Jembrana ditentang partai politik (parpol). Penentangan itu dilakukan ketika seluruh parpol bertemu dengan KPUD Jembrana.

Dari informasi yang dihimpun, Kamis (18/2) menyebutkan wacana penundaan pilkada Jembrana itu muncul lantaran KPUD Jembrana selaku penyelenggara Pilkada merasa tidak mampu melaksanakan pesta demokrasi tersebut dengan anggaran yang telah disiapkan oleh Pemkab.

Wacana tersebut kontan membuat parpol di Jembrana gerah. “Semestinya eksekutif tidak ada alasan untuk tidak menyediakan anggaran untuk Pilbup tahun ini. Masing-masing sudah punya tugas, KPUD menjadi pelaksana, Pemkab pendanaan dan DPRD menganggarkan,” ujar Erfan Effendi, Ketua PPP Jembrana.

Atas kondisi ini, mantan anggota DPRD Jembrana periode 2004-2009 meminta agar DPRD dan KPUD bisa meyakinkan parpol kalau Pilkada Jembrana bisa berlangsung sesuai jadwal.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris PKB Jembrana, Sukirman. Ketua SPSI Jembrana ini mengaku tidak setuju pemnundaan Pilkada tersebut dengan alasan kekurangan anggaran.

“Harusnya KPUD selaku pelaksana Pilkada mendesak eksekutif mencairkan anggaran. Bukannya dengan jalan pasrah dan menunda Pilkada seperti ini,” tandasnya.

Sukirman juga meminta agar DPRD menegur eksekutif untuk mencairkan anggaran yang sudah disepakati sebelumnya. Ketua Partai Gerindra Jembrana, Ida Bagus Oka juga tidak setuju dengan penundaan Pilkada tersebut dan berharap agar Pilkada Jembrana dilaksanakan sesuai jadwal pada Agustus 2010 mendatang.

I Ketut Aswabawa Raharja, Ketua PIB Jembrana mengatakan penyediaan anggaran untuk Pilkada merupakan kewajiban Pemkab.

“Saya juga tidak setuju kalau Pilkada ditunda hanya karena anggaran tidak cukup. DPRD juga harus bersikap untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Walaupun di DPRD Jembrana, PIB cuma satu suara, tapi untuk hal semacam ini kami siap berteriak untuk mengawal proses demokrasi di Jembrana,” tegasnya.