Pertemuan UNEP Hanya Dagelan Internasional

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pertemuan UNEP Hanya Dagelan Internasional

Beritabali.com, Denpasar

Sabtu, 20 Februari 2010, 21:03 WITA Follow

images.google.com

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Tertutupnya informasi tentang pertemuan ke-11 Special Session of The UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment Forum (GC-UNEP) yang akan berlangsung pada 21 – 26 Februari di Nusa Dua, Bali ini mendapatkan kritikan dari organisasi lingkungan.

Mengingat strategisnya pertemuan ini, masukan dari kelompok masyarakat sipil adalah sebuah keharusan. Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah sejak awal semestinya melakukan diseminasi informasi dalam rangka membuka ruang partisipasi seluas-luasnya.

Baca juga:
Eks Presiden Rusia:

Kritik ini disampaikan Agung Wardana, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI/ Friends of the Earth) Daerah Bali, Sabtu (21/02/20).

“Pertemuan konsultasi rutin ini adalah sebuah dagelan internasional. Buktinya, pemerintah dan entitas UN (United Nations) yang akan hadir telah gagal menunjukkan komitmennya dalam pertemuan perubahan iklim di Copenhagen, Desember kemarin,” ungkap Agung Wardana.

Menurut Agung, perubahan iklim merupakan permasalahan lingkungan terbesar yang dihadapi umat manusia dan membutuhkan tindakan ektra ordinari.

Justru negara-negara pihak lebih tertarik untuk membawa penyelesaiannya ke ranah bisnis dan tidak mengikat secara hukum sehingga membawa masa depan bumi pada kehancuran.

“ Lebih parah lagi, Pemerintah Indonesia sudah seperti pedagang dalam arti sebenarnya. Dengan menjajakan barang dagangan dari satu pertemuan ke pertemuan internasional, pemerintah berharap dapatkan dana-dana offset negara maju."

Setelah laku berdagang karbon di sector hutan, pemerintah persisten untuk menjajakan karbon di sektor laut dalam pertemuan ini,” imbuhnya.

Ditanya tentang rencana adanya deklarasi Bali sebagai provinsi hijau di Indonesia, Agung Wardana menyatakan bahwa pencitraan dalam rangka mengangkat harga barang dagangan itu sah-sah saja apalagi untuk model pemerintahan yang berbasis citra. Tetapi citra haruslah sesuai dengan kondisi riilnya.

“Di Bali, hanya kebijakan provinsi-nya saja yang hijau tetapi di tingkat kabupaten/kota-nya justru sedang melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup dan sendi sosial Bali melalui pengembangan industri pariwisata massal. Apa pantas Bali benar ekonomi pariwisata Bali itu hijau?” sindir Direktur WALHI Bali ini.