Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Rabu, 28 Oktober 2026
Pertemuan UNEP Hanya Dagelan Internasional
Beritabali.com, Denpasar
images.google.com
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Tertutupnya informasi tentang pertemuan ke-11 Special Session of The UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment Forum (GC-UNEP) yang akan berlangsung pada 21 – 26 Februari di Nusa Dua, Bali ini mendapatkan kritikan dari organisasi lingkungan.
Mengingat strategisnya pertemuan ini, masukan dari kelompok masyarakat sipil adalah sebuah keharusan. Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah sejak awal semestinya melakukan diseminasi informasi dalam rangka membuka ruang partisipasi seluas-luasnya.
Baca juga:
Eks Presiden Rusia:
Kritik ini disampaikan Agung Wardana, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI/ Friends of the Earth) Daerah Bali, Sabtu (21/02/20).
“Pertemuan konsultasi rutin ini adalah sebuah dagelan internasional. Buktinya, pemerintah dan entitas UN (United Nations) yang akan hadir telah gagal menunjukkan komitmennya dalam pertemuan perubahan iklim di Copenhagen, Desember kemarin,” ungkap Agung Wardana.
Menurut Agung, perubahan iklim merupakan permasalahan lingkungan terbesar yang dihadapi umat manusia dan membutuhkan tindakan ektra ordinari.
Justru negara-negara pihak lebih tertarik untuk membawa penyelesaiannya ke ranah bisnis dan tidak mengikat secara hukum sehingga membawa masa depan bumi pada kehancuran.
“ Lebih parah lagi, Pemerintah Indonesia sudah seperti pedagang dalam arti sebenarnya. Dengan menjajakan barang dagangan dari satu pertemuan ke pertemuan internasional, pemerintah berharap dapatkan dana-dana offset negara maju."
Setelah laku berdagang karbon di sector hutan, pemerintah persisten untuk menjajakan karbon di sektor laut dalam pertemuan ini,” imbuhnya.
Ditanya tentang rencana adanya deklarasi Bali sebagai provinsi hijau di Indonesia, Agung Wardana menyatakan bahwa pencitraan dalam rangka mengangkat harga barang dagangan itu sah-sah saja apalagi untuk model pemerintahan yang berbasis citra. Tetapi citra haruslah sesuai dengan kondisi riilnya.
“Di Bali, hanya kebijakan provinsi-nya saja yang hijau tetapi di tingkat kabupaten/kota-nya justru sedang melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup dan sendi sosial Bali melalui pengembangan industri pariwisata massal. Apa pantas Bali benar ekonomi pariwisata Bali itu hijau?” sindir Direktur WALHI Bali ini.
Reporter: bbn/ctg
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5933 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4649 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2614 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2272 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2218 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
