Pembangunan Jalan di Bali Terkendala Mahalnya Lahan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pembangunan Jalan di Bali Terkendala Mahalnya Lahan

Rabu, 29 Januari 2014, 07:37 WITA Follow

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pembangunan infrastruktur jalan di Bali terkendala mahalnya harga lahan. Rencana proyek pembangunan jalan tidak bisa terlaksana karena sulitnya pembebasan lahan. Hal ini disampaikan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII Denpasar Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Miftachul Munir, kepada beritabali.com, di Denpasar (29/1/2014).

Munir mencontohkan proyek pembangunan underpass simpang Dewa Ruci Kuta. Meski underpass sudah rampung, namun pembuatan U turn timur hingga kini belum bisa dilakukan karena terkendala pembebasan lahan. " Untuk pembuatan U turn timur underpass itu kita perlu lahan 0,14 hektar. Kita nilai lahan yang akan dibebaskan nilainya Rp 8 milyar, tapi pemilik lahan minta Rp 20 milyar lebih, siapa yang mau bayar kalau nilainya seperti itu?" ujarnya.

Contoh lainnya adalah pembangunan jalan tembus dari jalan Mahendradata-jalan sunset road, yang hingga kini belum bisa dilakukan karena terkendala pembebasan lahan. Rencana pembangunan jalan tol Kuta-Tanah Lot-Soka lewat Sunset Road, kata Munir, juga diperkirakan akan mengalami hambatan serupa, yakni soal pembebasan lahan.

"Kita ingin membangun jalan di Bali, tapi problemnya lahan mahal dan juga masalah-masalah budaya, ada penolakan dari masyarakat kalu kita mau bikin fly over, susah jadinya dibangun,"ujar Minir.

Munir mengatakan, Pemerintah Propinsi Bali dalam hal ini harus ikut aktif membantu proses penyediaan lahan agar proyek pembangunan infrastruktur jalan bisa segera dilakukan. Ia mencontohkan Pemerintah daerah NTB dan NTT yang ikut aktif dalam penyediaan lahan sehingga proyek pembangunan infrastruktur jalan di sana bisa segera dilakukan.

"Hingga saat ini jalan nasional di Bali yang menjadi tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII Denpasar sepanjang 535 kilometer. Untuk mengatasi problem kemacetan dan memperlancar pertumbuhan ekonomi Bali, memang harus ada penambahan ruas jalan nasional lagi," ujarnya.