Beritabali.com, Denpasar. Gugatan yang rencananya akan dilayangkan Tim Pemenangan pengusung Sudirta-Sumiyati (SMS) ke
Mahkamah Konstitusi dinilai akan sia-sia semata. Pasalnya, gugatan berupa TSM mestinya terlebih dahulu dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilih (
Panwaslih).
Hal itu disampaikan Ketua
DPD Demokrat Bali, Made Mudarta yang ikut mengusung Masdipa dalam Pilkada Karangasem bersama Partai Nasdem, Hanura, dan PKPI.
"Saya yakin tim SMS akan mental gugatannya di MK. Jika ada indikasi
pelanggaran hukum itu harusnya dilaporkan dulu ke Panwaslih. Karena semua laporan itu mestinya dilaporkan dulu ke Panwaslih, tapi proses pelanggaran itu tidak ada," ucap Mudarta ketika ditemui, Senin (21/12/2015).
Selain itu, kata Mudarta, sesuai UU disebutkan selisih yang bisa disengketakan atau digugat haruslah lebih dari 1,5 persen dari jumlah penduduknya untuk diajukan gugatan. Sementara, selisihnya Masdipa dengan SMS lebih dari 11 persen sehingga terpilih sebagai kemenangan signifikan Masdipa. Mengenai pelanggaran Alat Peraga Kampanye (
APK) yang dibilang masif, Mudarta menuding yang menggugat melakukan pelanggaran APK yang sangat masif.
"Isu gugatan ini permohonannya tidak masuk logika hukum. Justru dikawatirkan akan menimbulkan gesekan yang harusnya dihindari bersama demi terwujudnya Pilkada damai," ungkapnya.
Mudarta mengaku heran kenapa baru ada rekap perhitungan, baru tim pemenangan SMS menyimpulkan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematik, dan Masif (TSM). Politisi muda asal Jembrana itu meyakini pelanggaran TSM biasanya dipegang dan dilakukan oleh orang penguasa atau incumbent (Pertahana), sementara Masdipa di "Bumi Lahar" bukanlah pemegang kekuasaan.
"Jadi pelanggaran datangnya dari mana. Itu yang disebut masif sebarannya merata. Pelanggaran
TSM biasanya khan dipegang oleh orang penguasa, Masdipa kan bukanlah pemegang kekuasaan," tegasnya.
"PDIP mengusung 6 pasangan dan menang di 5 daerah. Hanya karangasem yang kalah. Harusnya kemenangan
Masdipa itu dihormati bersama," imbuh Mudarta.
Meski sebetulnya KPU yang digugat, namun tentunya Masdipa juga ikut tergugat. Terkait gugatan tim SMS, Demokrat bali ternyata tidak tinggal diam dan pihaknya sudah menyiapkan tim hukum yang sudah berpengalaman menangani sengketa pilkada.
"Kita juga siapkan tim hukum yang berkoordinasi dengan tim hukum partai pendukung Masdipa lainnya," tandasnya.
Terkait kekalahan sebagian besar dari Koalisi Bali Mandara (KBM) yang terdiri Partai Demokrat, Golkar, dan Gerindra dalam Pilkada serentak di Bali, Mudarta beralasan jika sesungguhnya kekalahan kandidat yang diusung KBM diseluruh daerah, karena disebabkan perpecahan Partai Golkar.
"Seperti di Badung Golkar bergabung dengan PDIP. Jika Golkar ini utuh, KBM menang semua seperti pola
Pilgub 2013 lalu. Kemenangan kandidat PDIP di sebagian besar di Kabupaten di Bali karena dukungan Partai Golkar yang mendukung kandidat partai yang diasuh Megawati Soekarno Putri tersebut," pungkasnya.[bbn/dws]
