Partai Golkar yang sebelumnya berseberangan dengan
pemerintahan, kini tiba-tiba secara mengejutkan justru mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau
Jokowi.
Wakil Ketua Umum
Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Nurdin Halid menyatakan jika DPD I Partai Golkar melalui rapat konsultasi nasional di Sanur, Bali, telah merekomendasikan kepada DPP untuk melakukan kajian ulang terhadap pola hubungan dan posisi Partai Golkar dengan pemerintah setelah Golkar setahun berada diluar pemerintahan, serta mencermati perjalanan pemerintahan baik keberhasilannya maupun tantangan ataupun kelemahan yang dihadapi Presiden Joko Widodo.
"Seperti kita ketahui, ide dasar kelahiran Partai Golkar untuk mencapai
tujuan proklamasi 17 Agustus 1945, salah satu tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat.
Kesejahteraan rakyat akan bisa tercapai apabila Partai Golkar ikut serta secara aktif melakukan karya-karya nyata. Karya nyata yang manusiawi," ucap Nurdin usai Rapat Konsultasi Nasional dan Musda Partai Golkar Bali, Selasa (5/12/2015).
Oleh karena itu, kata Nurdin, dalam Rapimnas Partai Golkar pada 23-25 di
Daerah Istimewa Yogyakarta nanti partai asuhan Aburizal Bakrie (Ical) itu akan memutuskan, membahas, mengkaji dan memutuskan apakah partai berlambang pohon beringin itu akan bergabung dengan pemerintah atau menjadi oposisi.
"Istilahnya diluar pemerintahan karena kita tidak mengenal oposisi, artinya kita bahwa akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal apabila pemerintah melakukan kegiatan yang pro rakyat. Proses pembangunan pro rakyat maka kita akan mendukung pemerintah, namun apabila pemerintah tidak melakukan kegiatan yang pro rakyat maka dilakukan kritikan sebagai sebuah solusi dalam
pembangunan bangsa ini," ungkap mantan Ketua Umum PSSI itu.
Namun Nurdin menegaskan jika kecenderungan DPD Partai Golkar se Indonesia sesuai wacana yang berkembang untuk bergabung dengan pemerintah Jokowi.
"Dan itu yang paling strategis dalam keputusan rapat konsultasi nasional," pungkasnya.
8 Kesepakatan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di Bali
Dalam Rapat Konsultasi Nasinal Partai Golkar yang diselenggarakang di Inna Grand Bali Beach sanur pada 4-5 Januari 2015, seluruh DPD I Partai Golkar se- Indonesia sepakat untuk mendukung dan bergabung dengan pemerintahan Jokowi - JK.
Adapun 8 kesepakatan dan kesimpulan dalam Rapat Konsultasi Nasional di Bali untuk diteruskan ke Rapimnas adalah sebagai berikut :
1. Merekomendasikankepada DPP Partai GOLKAR untuk tetap mempertahankan hasil-hasil
MUNAS Bali.
2. DPD Provinsi se-Indonesia sepakat untuk tidak melaksanakan MUNAS sebelum 2019.
3. DPD I se-Indonesia merekomendasikan bahwa dalam Rapimnas yang akan datang, Partai GOLKAR bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-JK.
4. DPD I se-Indonesia merekomendasikan agar DPP Partai GOLKAR melakukan survey untuk menyongsong pilkada serentak 2017.
5. Dalam rangka menegakkan harkat dan martabat Partai GOLKAR agar DPP Partai GOLKAR memberikan teguran kepada Ketua DewanPertimbangan Akbar Tanjung.
6. Merekomendasikan DPP agar mengawali langkah-langkah politik dan hukum supaya Kemenhumkam menerbitkan keputusan Munas Bali.
7. Agar DPD melaksanakan Musda sesuai jadwal yang ditentukan dan disepakati.
8. Menyelenggarakan Rapimnas pada tanggal 23-25 Januari di DIY dan NTB sebagai alternatif.
