Untung Rugi Reklamasi Teluk Benoa, Ini Kata Pengamat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Untung Rugi Reklamasi Teluk Benoa, Ini Kata Pengamat

Jumat, 18 Maret 2016, 12:25 WITA Follow

bbn/ilustrasi

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pro kontra terhadap proyek reklamasi yang terjadi di beberapa daerah seperti Teluk Palu di Sulawesi Utara, sekitar pantai Losari di Makassar, Sulawesi Selatan, Pantai Utara Jakarta serta Teluk Benoa di Bali makin menguat.

Pengamat bisnis dan ekonomi sosial, Nyoman Cakra, memandang proyek reklamasi yang akan dilakukan di Bali Selatan itu tidak bisa dilihat secara parsial atau sepotong-sepotong, namun harus dilihat secara holistik atau menyeluruh.

Pria yang berpengalaman puluhan tahun mengembangkan dan mengelola industri pariwisata ramah lingkungan di Bali ini menyatakan reklamasi terdiri dari berbagai sisi yang saling berkaitan satu sama lain.

"Memang ada dampak negatif dari reklamasi itu, tapi juga ada dampak positifnya,” ucap Nyoman Cakra, Jumat (18/3/2016).

Mantan Direktur Operasional BTDC (Bali Tourism Development Corporation) ini menjelaskan di antara dampak positif dari reklamasi adalah dibuatnya destinasi wisata yang ikonik.

"Sehingga dengan destinasi yang ikonik, tentu akan banyak menarik wisawatan untuk datang ke daerah tersebut," jelasnya.

Kedatangan wisatawan menurutnya akan berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat hunian hotel, dan masyarakat lah yang akhirnya merasakan manfaat dari hal itu.

"Manfaat yang akan diperoleh masyarakat lokal ini sangat banyak, misalnya akan terbuka lapangan kerja yang baru, bertambah peluang bisnis dan investasi, selain itu pemerintah mendapat penambahan PAD. Dan yang terpenting masyarakat akan mengalami peningkatan income perkapita, karena berdasarkan penelitian saya, setiap wilayah yang berkembang wisatanya, masyarakatnya akan mengalami peningkatan income perkapita.

"Sehingga daya beli masyarakat meningkat, dengan meningkatnya daya beli masyarakat maka perekonomian pun akan melaju dan bergairah," ungkapnya.

Meski demikian, Nyoman Cakra memberikan catatan khusus terkait dengan dampak negatif yang mungkin muncul dengan dilakukannya reklamasi, yakni persoalan lingkungan.

"Itu yang benar-benar harus dikaji, jangan sampai ada dampak negatif untuk lingkungan, nah di sini para ahli harus benar-benar melakukan kajian terhadap dampaknya, kalau memang ada dampak negatif, apa solusinya," harapnya.

Baginya, selama ini yang melakukan penolakan terhadap rencana reklamasi di berbagai daerah selain para aktivis lingkungan juga kebanyakan berasal dari masyarakat terdampak, misalnya di Jakarta yang bergerak ke kelompok nelayan tradisional, di Bali awalnya bermula dari desa-desa adat.

"Nah, pemrakarsa reklamasi harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa ada solusi untuk dampak negatif yang mungkin timbul, caranya dengan banyak-banyak dialog dengan masyarakat. Dengarkan aspirasi dan kekhawatiran mereka," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan izin pada proyek reklamasi. Yang tak kalah penting, sambung Nyoman Cakra, para pengembang harus benar-benar mentaati proses perizininan. Pasalnya, akan menjadi persoalan tambahan jika perizinan proyek reklamasi ternyata bermasalah seperti yang terjadi di Jakarta, kelompok nelayan tradisional menggugat Gubernur DKI Jakarta lantaran izin reklamasi tiga pulau, yakin pulau F, I dan K dianggap menyalahi aturan lantaran diterbitkan tanpa sepengetahuan publik.

"Dari sisi perzinan kan urusan pemerintah, nah ini harus melalui proses yang benar. Jadi berbagai macam persyaratan harus terpenuhi sebelum reklamasi dilaksanakan, ini sangat penting," tandasnya.

Ia menilai sangat wajar jika pro-kontra terjadi, namun pemerintah harusnya tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut, karena dikhawatirkan konflik sosial akan meluas.

"Karena apapun yang dibuat pasti ada pro-kontra, nah dialog yang menjadi kuncinya. Semua pihak, baik yang pro atau yang kontra terhadap reklamasi harus mau duduk bersama dengan kepala dingin, jangan sampai kita semua menjadi korban pihak ketiga, ini yang saya khawatirkan," tutupnya.

Berita Premium

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

Reporter: bbn/rob

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!