BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar menyelenggarakan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Ke 14, Kamis (22/6) di Jaba Puri Agung Jero Kuta Denpasar untuk memperkuat kembali budaya gotong royong.
Kegiatan pencanangan BBGRM ini dibuka Sekda Kota Denpasar A.A.N. Rai Iswara, ditandai dengan membunyikan kulkul (kentungan) dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD-LPM) Kota Denpasar.
[pilihan-redaksi]
Sekda Rai Iswara didampingi Wakil Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Negara dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar I.B. Alit Wiradana, juga berkesempatan menyerahkan punia berupa wastra (pakian persembahyangan) kepada para pemangku dan menyerahkan bantuan kursi roda serta tongkat kepada lansia.
Dalam sambutan Walikota Denpasar yang dibacakan Sekda Rai Iswara secara tertulis mengatakan, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat mempunyai tujuan untuk mempercepat proses keseimbangan pembangunan di Denpasar. Untuk itu pelaksanaanya membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, sehingga program BBGRM benar-benar merupakakan pembangunan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat.
“Dengan bulan bhakti gotong royong ini kita dayagunakan lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintah desa dan gerakan BBGRM ini hendaknya diprioritaskan pada kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah di Bidang Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Badan Lingkungan, seperti masalah kebersihan khususnya pengelolaan sampah rumah tangga dan pemberdayaan masyarakat serta permasalahan kependudukan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar I.B. Alit Wiradana mengatakan, kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat ini dilaksanakan disetiap Desa dan kelurahan di Denpasar selama satu bulan yakni pada bulan Mei setiap tahunnya. Kegiatan ini akan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti TP PKK dan LPM sebagai mitra kerja di Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang mempunyai fungsi penyusun rencana dan pengawasan pembangunan secara partisipatif, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. [rls/dps/wrt]
