Beritabali.com, Jembrana. Pemanfaatan dana desa di Jembrana mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi. Kabupaten ujung barat pulau Bali itu mampu membangun jalan desa sepanjang 129 km, 8 meter jembatan, dan 4 unit pasar desa sehingga dinobatkan sebagai peringkat kedua terbaik nasional dalam pemanfaatan dana desa.

[pilihan-redaksi]

Apresiasi tersebut disampaikan didepan jajaran menteri, panglima TNI, Gubernur serta 514  kabupaten/kota seIndonesia, di istana negara, Kamis (24/10).

“Infrastruktur ini dikerjakan dalam tiga tahun setelah dana desa diadakan. Karena kita tahu sudah tiga tahun ini dana yang kita gelontorkan Rp127 triliun, Hal-hal seperti ini yang kita inginkan agar dana itu betul-betul termanfaatkan dengan baik,” puji Jokowi.

Sementara Wabup Jembrana I Made Kembang Hartawan, yang hadir saat rapat kerja presiden dengan pimpinan daerah tersebut  mengaku sangat berbangga atas capaian tersebut. Ia menilai,  apresiasi yang diberikan presiden merupakan  suatu kebanggaan yang luar bisa melebihi penghargaan apapun sekaligus motivasi kedepan guna membangun desa lebih baik lagi. Terlebih lagi pernyataan Presiden tersebut disampaikan secara nasional, dihadapan gubernur serta seluruh Bupati/Wakil Bupati se-Indonesia dan  secara khusus meminta Wabup Kembang berdiri sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemkab Jembrana.

Capaian  ini juga dianggapnya sinergis dengan upaya memajukan desa sesuai dengan jargonnya bersama Bupati Artha, membangun Jembrana dari desa kelurahan. Ia menyebut desa merupakan prioritas pembangunan sehingga sejak awal paket Abang (Artha-Kembang) menjabat pada tahun 2011, cukup banyak kucuran dana yang masuk ke desa, meliputi dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten. Sehingga ketika kebijakan dana desa digulirkan oleh Presiden Jokowi pada 2014, desa-desa di Jembrana disebutnya tidak kaget lagi. 

Wabup Kembang juga menyebut sukses ini atas peran semua pihak, baik itu kepala desa , OPD terkait, BPK, BPKP serta tim Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang selama ini membantu pengawalan penyaluran dana desa .

Arah kebijakan dari pembangunan desa itu dikawal betul dengan memberikan arahan teknis dalam penyusunan APBDES, sehingga fokus  pada pengerjaan  infrastruktur (jalan desa,gang,jembatan maupun pasar desa). Selanjutnya setelah APBDes itu disepakati oleh kepala desa bersama BPD, dievaluasi kembali oleh tim pendamping desa dari kabupaten yang dipimpin langsung oleh wabup Jembrana sehingga hal teknis yang menjadi penekanan terkawal dengan baik.

"Kita jelaskan arah pemanfaatan dana desa itu mesti untuk  infrastruktur desa, PAUD, bumdes maupun bantuan santunan kemasyrakat kurang mampu. Tapi yang menjadi prioritas tetaplah infrastruktur seperti jalan desa,gang desa maupun jembatan. Mana yang menjadi kewajiban kabupaten dan mana yang harus dibangun desa melalui dana desa kita tuangkan dengan jelas,” ujar Kembang.

Hal lainnya yang dianggap belum mendesak  seperti batas desa, angkul-angkul dan bangunan lainnya  bisa ditunda dulu.Selain itu kualitas fisik dari proyek-proyek itu senantiasa diawasi. Bahkan ditekankan mesti menggunakan kwalitas K225 sehingga hasilnya baik. Agar dana desa itu juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, pengerjaan dilakukan secara  swadaya dengan pemilihan waktu yang tepat. 

“Sebagai contoh proyek-proyek desa di desa Asah duren atau Pengambengan jangan saat panen cengkeh maupun musim ikan. Tenaganya pun diharapkan menggunakan masyrakat lokal  ekonomi dan perputaran uang akan bergerak disana,” sebut Kembang.

Meskipun memberikan keleluasaan bagi desa untuk memanfaatkan dana desa yang diberikan, pihaknya tetap melakukan pendampingan dan pengawasan. Ada tim dari inspektorat dengan tim monev yang dikordinasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jembrana. Inspektorat akan memonitoring realisasi penggunaan dana desa dan dilaporkan langsung ke kantor sekretariat kepresidenan melalui BPKP. Juga sudah disediakan    sistem keuangan desa  (siskeudes) secara cuma-cuma, guna  menghindari kesalahan dan penyalahgunaan uang. Sementara tim monev kabupaten akan fokus kepada perencanaan dan pelaporan.

“Hal ini untuk  memotivasi aparat desa agar tidak terlambat dalam melaporkan,” tandasnya

Pada kesempatan yang sama Presiden Jokowi turut mengapresiasi daerah-daerah dengan serapan APBD tertinggi misalnya Kota Pariaman dengan serapan 87%, Kabupaten Tasikmalaya 76%, Garut 65%, Kabupaten Barru 62%, dan Kabupaten Ciamis 60,6%. [jim/wrt]