Beritabali.com, Tabanan. Pembayaran klaim BPJS dan JKBM ke BRSU Tabanan sebesar Rp23 miliar belum dibayarkan. Hal itu membuat BRSU Tabanan agak kelimpungan. Beruntung BRSU Tabanan masih punya silpa Rp14 milyaryang belum disetor ke kas daerah. Sehingga untuk sementara silpa itu digunakan untuk menalangi.
Meski demikian, BRSUD Tabanan menjamin pelayanan pasien sampai akhir tahun 2017 tidak terganggu dan tidak sampai bangkrut.
[pilihan-redaksi]
Direktur BRSU Tabanan, dr Nyoman Susila didampingi Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan BRSU Tabanan, I Nengah Sudiasa, Jumat (17/11/2017) menjelaskan, utang yang dimiliki BRSU Tabanan Rp 23 milliar, karena klaim dari BPJS hingga September 2017 yang belum terbayar sebesar Rp 17.350.467.582 miliar.
Piutang dari JKBM yang belum dibayar sebesar Rp. 6.060.648.781 Milyar.
"Tetapi saya tekankan, meski hutang belum dibayar, masyarakat tidak usah khawatir pelayanan sampai akhir tahun ini berjalan lancar kami sudah antisipasi. Masih bisa beli obat, bayar gaji dan bayar japel," jelasnya.
Dikatakan, antisipasi yang dimaksud, bersyukur masih adanya silpa BRSUD Tabanan sebesar Rp14 miliar yang belum disetorkan ke kas daerah. Serta masih ada dana tunai harian sebesar Rp 600 juta sampai akhir tahun 2017. Sehingga dana ini yang digunakan dalam membantu pelayanan.
"Yakin saya masih aman sampai akhir tahun ini tidak sampai bangkrut. Jika tahun depan tidak dibayarkan masih bisa berhutang meksipun itu harus dikenakan bunga," tegasnya.
Hanya saja menurut dr Susila sudah ada usaha dari BPJS untuk memenuhi pembayaran itu. Dari utang Rp 17 miliar lebih sudah dibayarkan Rp 8 miliar sekitar bulan September, sehingga sisa hutang sekarang mencapai Rp 8 Millyar.
Namun jika sampai akhir bulan Oktober juga belum dibayar maka kembali lagi hutang itu menjadi Rp 17 Millyar karena setiap bulanya berjalan terus.
"Sebab klaim setiap bulannya kami rata-rata diajukan ke BPJS ada diangka Rp 8,5 millyar. Tetapi kalau telat bayar dalam 1 bulan dikenakan bunga 2 persen untuk BPJS," bebernya.
Untuk hal ini pihaknya sudah terus berkordinasi dengan BPJS dan JKBM. Namun mereka memastikan hutang tersebut pasti akan dibayarkan. Tidak bayarnya hutang ini baru pertama kali terjadi. Jika sebelumnya berjalan lancar dengan sistem klaim dibayarkan sesudah akhir bulan.
Misalnya ajukan klaim di Januari dicairkan Februari.
"Selanjutnya kami terus akan kordinasi dan menunggu serta berharap mudah-mudahan secepatnya bisa dibayar agar kami bisa mengembalikan silpa yang sebenarnya sudah disurati. Tetapi kami belum bisa kembalikan. Kapan keuangan kami aman disitu akan dikembalikan. Karena sisa silpa BRSUD memang memang boleh digunakan untuk kesehatan tidak boleh digunakan untuk infrastruktur," tambah Susila.
Sejauh uni pihak BPJS belum bisa dihubungi terkait terlambatnya pembayaran klaim tersebut. [nod/wrt]
