Panwaslu Kabupaten Buleleng mulai melakukan pengawasan terhadap pengunaan
media sosial (Medsos) yang dilakukan sejumlah oknum PNS, dengan menyasar akun-akun yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018 maupun
Pemilu 2019.
Ketua
Panwaslu Buleleng, Ketut Ariani, Senin (15/1/2018) mengungkapkan, dari pengawasan yang dilakukan tersebut, Panwaslu Buleleng telah mengidentifikasi sejumlah akun media sosial yang diduga milik Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun demikian upaya pencegahan masih menjadi hal utama yang dilakukan.
“Kalau kami mengidentifikasi sudah, nanti kalau sudah penetapan calon dan sekarang walaupun belum ditetapkan pasangan
calon, upaya pencegahan sudah kami lakukan dan kami mengingatkan kembali kepada pihak-pihak yang kami identifikasi melakukan hal tersebut,” ungkap Ariani.
Ketua Panwaslu Buleleng Ariani mengingatkan secara khusus terhadap aparat pemerintah di
Buleleng untuk lebih berhati-hati dan secara bijak memanfaatkan media sosial.
“PNS memang bukan saat ditetapkan pasangan calon harus hati-hati, namun dari sekarang, sebelum, saat dan setelah penetapan harus hati-hati karena sudah ada koridor dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan,” ujarnya.
Disisi lain, Panwaslu Buleleng telah melakukan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi maupun melakukan pengawasan terhadap akun-akun di media sosial yang diduga milik ASN maupun PNS berkaitan dengan pasangan calon di Pilgub Bali 2018.
“Itu sudah kita sosialisasikan, karena sesuai dengan surat dari KASN itu disampaikan bahwa dengan hal-hal seperti misalnya di media sosial dengan meng-klik atau me-like itu maksudnya itu sudah ada surat tersebut terkait dengan pelanggaran etik oleh KASN itu sendiri dan kami tetap mengawasi hal tersebut yang tentunya didukung oleh dokumentasi dan bukti-bukti,” papar Ariani.
Sejumlah pelarangan yang berkaitan dengan keberadaan media sosial terhadap ASN maupun PNS itu diantaranya dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon atau bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial serta dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
