Rai Mantra : Keharmonisan Bali Nomor 1, Pilgub Nomor 2

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Rai Mantra : Keharmonisan Bali Nomor 1, Pilgub Nomor 2

Minggu, 1 April 2018, 09:05 WITA Follow

beritabalicom/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Calon Gubernur Bali nomor urut 2 Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menghimbau kepada seluruh warga Bali dan terutama para simpatisan, para relawan, partai pendukung agar tetap menjaga suasana Pilkada secara damai dan harmoni.

"Sekalipun hiruk pikuk Pilkada di Bali telah menyita perhatian masyarakat di seluruh Bali, namun jangan sampai itu menjadi pemecah belah. Jadi, kedamaian, keharmonisan, kondusifitas Bali harus tetap menjadi nomor satu. Kalau Pilgub Bali itu nomor dua," ujarnya di Denpasar, Sabtu (31/3).

Rai Mantra pun membandingkan pesta demokrasi di beberapa negara maju di dunia. Di Amerika, Eropa, Rusia, perayaan demokrasi digelar dengan senang dan gembira.

"Di Rusia misalnya, demokrasi, mereka senang dan gembira, pemilihan presiden digelar dalam suasana gembira, rakyat menyambutnya dengan antusias, dalam suasana sukacita penuh. Rakyat menyambutnya seperti pesta," ujarnya.

Idealnya di Bali harus melakukan hal yang sama. Ada suatu kebebasan untuk memilih secara gembira, memilih pemimpin yang menurut mereka paling cocok. Masalah mau pilih siapa, itu hak asasi orang per orang. Memilih secara bebas itu akan berdampak pada kepentingan bersama, sekaligus menunjukkan harkat dan martabat yang besar.

"Dalam demokrasi itu, harkat dan martabat harus tetap dijaga, tetap menjadi nomor satu, kalau urusan Pilgub itu nomor dua," ujarnya.

Menurutnya, Bali ini harus diperlakukan secara berbeda. Jangan sampai Bali disamakan dengan daerah lainnya di Indonesia. Bali ini etalase dunia, apa pun yang terjadi Bali akan disorot dunia. Jangan sampai Bali disorot karena hal-hal negatif dalam Pilkada. Termasuk polemik yang terjadi selama ini tentang adanya indikasi keberpihakan lembaga pendidikan. Jangan sampai itu menjadi bahan bagi pihak-pihak yang terkait memperkeruh suasana. Biarkanlah pihak berwenang yang mengatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

"Saya tidak mau berkomentar banyak soal itu. Karena saya tidak ingin polemik ini berkepanjangan dan bisa menyebabkan suasana demokrasi jadi terganggu," ujarnya.[bbn/rls/psk]