Presiden Jokowi Tekankan Pembangunan di Daerah Harus Perhatikan Peta Rawan Bencana

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Presiden Jokowi Tekankan Pembangunan di Daerah Harus Perhatikan Peta Rawan Bencana

Sabtu, 2 Februari 2019, 17:25 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Presiden Jokowi menekankan salah satu arahannya dimana perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana dalam rangka mitigasi bencana dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama.

Hal tersebut dikatakannya saat Rapat Koordinasi Nasional Bencana tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jatim Expo, Surabaya (2/2). Untuk itu, dalam arahannya Presiden dalam menyebut pembangunan di daerah harus dilandasi aspek-aspek pengurangan resiko bencana dimana masyarakat dilarang untuk membangun atau masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Misalnya di NTB, daerah yang dilanda gempa pada tahun 2018 ternyata juga pernah terjadi pada tahun 1978.

"Gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya. Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan. Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah," ungkapnya.

Mereka, kata dia, harus taat dan patuh kepada tata ruang. Berikutnya, Jokowi menyatakan harus ada keterlibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif.

Para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. "Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana. Pakar di Indonesia meskipun tidak banyak tetapi ada, sehingga kita mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain. Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara terkait forum Rapat Koordinasi ini dinilainya sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan kekuatan yang kita miliki untuk mengantisipasi bencana. Rakernas dihadiri lebih dari 4.000 peserta dari BPBD seluruh Indonesia dan perwakilan dari kementerian, lembaga, gubernur, bupati/walikota, TNI, Polri, akademisi dan lainnya.

Berita Premium

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

Reporter: bbn/rls

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com