Terkait Persoalan Adat di Indonesia, Menteri Urusan Adat Perlu Dibentuk

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Terkait Persoalan Adat di Indonesia, Menteri Urusan Adat Perlu Dibentuk

Senin, 4 Februari 2019, 14:00 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Indonesia dipandang perlu memiliki Menteri adat mengingat adanya pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang masuk ke Istana terkait permasalahan berkaitan dengan adat.

Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya mengatakan masalah adat natinya akan diselesaikan dengan orang adat agar pemerintah nantinya tinggal masuk didalamnya. Dengan demikian, menurutnya Indonesia akan menjadi lebih aman dan terkait adat akan ada payung hukumnya juga.

"Gagasan akan ada Menteri adat di Indonesia karena melihat selama pengamatan saya di istana. Pengaduan dari masarakat dari Papua sampai ke Aceh, sangat banyak mulai dari masalah wilayah, hak kepemilikan dan lain-lainnya. Maka, melihat hal tersebut dipandang perlu ada Menteri adat sehingga masalah adat nantinya akan diselesaikan dengan orang adat," jelasnya.

Dirinya melanjutkan, selain jika dilihat Indonesia sebelum medeka, pertama tentu ada adat terlebih dahulu. "Adat tersebut yang memunculkan bahasa, seperti adanya larangan-larangan tertentu. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sudah ada dalam aturan adat, jadi sama bahasanya," ujarnya.

Dikatakannya Indonesia harus memiliki tiga tugu penting, yaitu Adat, Agama dan Pemerintah. "Ya, tentu adat dan agama ini nantinya akan dijadikan mitra Pemerintah dan akan ada payung-payung hukumnya serta adanya pembinaan-pembinaan akan dilakukan, tentunya tetap dengan pendampingan," paparnya.

Ia menyebutkan pada tangaal 24 hingga 25 Februari 2019 nanti akan dilakukan musyawarah besar di Papua dengan melibatkan perserikatan adat nusantara, diikuti oleh 34 provinsi. Melalui musayawarah tersebut diharapkan Indonesia akan menjadi aman.