Ombudsman Bali Akan Investigasi Laporan Dugaan PPDB Bermasalah

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Ombudsman Bali Akan Investigasi Laporan Dugaan PPDB Bermasalah

Selasa, 2 Juli 2019, 11:31 WITA Follow

beritabali.com/file

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali menerima banyak laporan orang tua terkait pelaksanaan PPDB 2019 yang diduga bermasalah. Terkait laporan ini, pihak Ombudsman Perwakilan Bali akan segera melakukan investigasi.

[pilihan-redaksi]

Kekisruhan PPDB SMP yang terjadi di Kota Denpasar pada 28 Juni lalu merupakan salah satu kasus yang dilaporkan orang tua siswa ke kantor Ombudsman Bali. Saat itu orang tua siswa ramai-ramai mendatangi Posko PPDB Kota Denpasar.

Saat itu orang tua siswa memprotes pelayanan sistem online yang diduga bermasalah. Akibat sistem online yang bermasalah, banyak siswa yang tidak bisa terdaftar dan tercecer dari proses pendaftaran SMP negeri.

Untuk mengatasi kekisruhan ini, Walikota Denpasar kemudian mengeluarkan diskresi atau kebijakan. Anak-anak atau siswa yang tidak bisa terdaftar akibat gangguan teknis sistem online, bisa tetap mendaftar berdasar seleksi nilai ujian nasional.

[pilihan-redaksi2]

Meski Walikota Denpasar sudah mengeluarkan diskresi atau kebijakan, namun orang tua siswa yang kecewa tetap melaporkan masalah ini ke kantor Ombudsman Perwakilan Bali. Mereka minta Mmbudsman turun tangan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan masalah dalam PPDB di Kota Denpasar.

Pihak Ombudsman Perwakilan Bali mengatakan sudah mengidentifikasi beberapa dugaan masalah dalam pelaksanaan PPDB di Kota Denpasar. Pihak Ombudsman Perwakilan Bali menyatakan segera mengagendakan investigasi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Banyak laporan yang kita terima, ada dugaan ketidaksiapan operator PPDB di lapangan, pengaduan orang tua yang dijaga banyak anggota Satpol PP, penggunaan surat domisili dan sebagainya, ini akan kita investigasi untuk menelusuri dugaan-dugaan itu," kata Umar Ibnu Alkhatab, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, di Denpasar (1/7/2019). [bbn/psk]

Berita Premium

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

Reporter: -

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com