Sekda Indra Minta Pembahasan Dokumen Rencana Zonasi Pesisir Tidak Berlarut-Larut

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Sekda Indra Minta Pembahasan Dokumen Rencana Zonasi Pesisir Tidak Berlarut-Larut

Kamis, 11 Juli 2019, 16:30 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra berharap Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) segera rampung.

[pilihan-redaksi]
Untuk itu, ia minta agar pembahasannya dipercepat agar tidak berlarut-larut. Harapan itu disampaikannya saat membuka Rapat Konsultasi Publik Dokumen Antara RZWP-3-K di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (11/7/2019).

Menurut Dewa Indra, pembahasan dokumen RZWP-3-K Pemprov Bali terbilang alot karena sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu. “Ini sudah dua tahun, saya berharap pembahasannya bisa dipercepat tanpa mengurangi kedalaman dan substansi yang akan diatur dalam dokumen tersebut,” ujarnya.

Ia minta, ada progres yang dihasilkan dalam uji publik yang digelar kali ini. “Jangan muter-muter tanpa hasil, habis energi kita,” tandasnya.

Menurut Dewa Indra, dokumen RZWK-3-K mempunyai makna yang strategis bagi Bali. Jika dokumen ini tak segera rampung, Bali tak bisa bergerak maju karena dalam posisi terkunci.

“Jika dokumen itu belum rampung, pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha tak bisa berbuat apa-apa di zonasi kawasan pesisir,” tambahnya.

Untuk itu, ia berharap pembahasan dokumen ini diintensifkan, dibahas pasal demi pasal. Pada bagian lain, Dewa Indra mengingatkan pula agar dokumen memastikan berbagai kepentingan terakomodir dengan baik. Ia menginformasikan, hingga saat ini 21 provinsi telah merampungkan Dokumen RZWP-3-K.

“13 lainnya belum, termasuk Bali. Padahal untuk urusan lain, biasanya kita terdepan,” imbuhnya.

[pilihan-redaksi2]
Sementara itu, Kasubdit Zonasi Daerah Perencanaan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Krisna Samudra menegaskan bahwa dokumen yang dibahas adalah dokumen perencanaan, bukan pelaksanaan.

“Tolong bedakan antara perencanaan dan pelaksanaan. Ibarat akan membangun sebuah rumah, kita harus menyusun perencanaan sebaik mungkin, tak ada proyek,” ujarnya.

Dalam rapat konsultasi publik kali ini, para peserta membubuhkan paraf pada peta zonasi untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan tahap berikutnya. (bbn/humasbali/rob)

Berita Denpasar Terbaru

•

Kafe Bernuansa Alam Jadi Tren di Bali

•

Viral Pungli Berkedok Sumbangan HUT RI di Denpasar Berakhir Damai

•

Razia BNNP Bali, 23 Pengunjung Tempat Hiburan Malam Positif Narkoba

•

Polisi Dalami CCTV Kasus Pengeroyokan Terduga Pencuri Ayam di Baturiti

•

Buku Seabad Relokasi Batur Rekam Resiliensi Warga Pascaletusan Gunung Batur

Berita Premium

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

Reporter: Humas Bali

Zonasi Pesisir

Sekda Indra

Berlangganan Beritabali.com di Channel Whatsapp

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Beritabali.com. Mari bergabung di Channel Whatsapp Beritabali.com, caranya klik link disini, kemudian join. Anda harus install aplikasi Whatsapp terlebih dulu di ponsel. Selamat bergabung!