Dukung Penghentian Reklamasi, Majelis Desa Adat Sayangkan Tidak Pernah Dimintai Tanggapan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Dukung Penghentian Reklamasi, Majelis Desa Adat Sayangkan Tidak Pernah Dimintai Tanggapan

Senin, 26 Agustus 2019, 16:45 WITA Follow

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Proyek pelebaran seluas 85 hektar di sekeliling Pelabuhan Benoa, banyak mendapat reaksi dari berbagai pihak. Tidak terkecuali pihak Majelis Desa Adat dan Parisada Hindu Bali.

[pilihan-redaksi]
Hal itu menyusul surat resmi dari Gubernur Bali I Wayan Koster yang meminta penghentian pelaksanaan proyek mulai tahun yang sudah menjelang rampung tersebut. Alasan Gubernur, karena pengurukan wilayah laut itu telah menyebabkan hancurnya ekosistem bakau seluas 17 hektar serta memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.

Proyek reklamasi di pelabuhan Benoa yang dimulai pada tahun 2017 justru baru dihentikan di saat proyek ini hampir selesai dan ditarget akhir September 2019 rampung.

[pilihan-redaksi2]
Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang juga Bendesa Agung Provinsi Bali juga sangat menyayangkan adanya berbagai pembangunan di Bali yang menyangkut masalah kesucian wilayah.

Pasalnya, terkait proyek yang terjadi di Pelabuhan Benoa ini diakuinya pihak Majelis Desa Adat dan maupun Parisada tidak pernah dimintai tanggapan. "Kita inginkan segala sesuatu proyek reklamasi yang dilakukan di laut atau pembangunan di daerah kawasan suci, tetap koordinasikan untuk meminta rekomendasi kepada majelis desa adat dan parisada. Untuk persoalan ini kami sangat mendukung langkah dan sikap yang dilakukan oleh Gubernur," singkat Ida Panglingsir Agung. (bbn/maw/rob)