Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Selasa, 28 Juli 2026
Aspek Legalitas Aset, Tentukan Mutu Pelayanan Puskesmas
beritabali.com/ist/Aspek Legalitas Aset, Tentukan Mutu Pelayanan Puskesmas
BERITABALI.COM, BADUNG.
Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan untuk masyarakat dibentuk sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan tingkat dasar di masyarakat. Pelayanan kesehatan di puskesmas harus memenuhi aspek yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI. Dalam Permenkes sudah diatur segala hal yang berkaitan dengan fungsi, tugas pokok dan syarat minimal pendirian, gedung, standar SDM, dan standar peralatan yang harus dimiliki oleh Puskesmas.
“Keberhasilan pelayanan kesehatan di puskesmas atau puskesmas pembantu dapat ditentukan dari terpenuhinya semua aspek legalitas termasuk legalitas aset yang ada untuk meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat memimpin Rapat Pengelolaan Aset Tanah Bangunan Puskesmas Kabupaten Badung yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dr Nyoman Gunarta, Kadis PUPR IB Surya Suamba, Kadis LHK Wayan Puja, Kadis DPMPTSP Agus Aryawan, Dirut RSD Mangusada dr Ketut Japa, Camat se-Kabupaten Badung dan Kabid Aset BPKAD Nengah Nurjana bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Rabu (10/2).
Dalam pertemuan tersebut Wabup. Suiasa juga menyampaikan bahwa pendataan pengelolaan dan penguatan legalitas aset merupakan sumber daya yang penting bagi Puskesmas. Karena manajemen aset menjadi hal yang penting dalam mendukung usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.
“Ini merupakan kebutuhan konstitusional, untuk itu kita Pemkab. Badung berupaya menguatkan legalitas dan ijin operasional dari puskesmas yang ada di Badung. Namun mengingat kegiatan ini melibatkan lintas sektoral diantara beberapa OPD untuk itu perlu ada upaya kerja yang sinkron agar bisa berjalan secara paralel,” imbuhnya.
Lebih lanjut Suiasa menyampaikan bahwa Pemkab. Badung sudah menyiapkan formulasi jangka pendek maupun jangka panjang dengan melibatkan semua pihak (sampai pada pihak ketiga) dalam mengakselerasi legalitas aset yang dimiliki oleh semua puskesmas yang ada di Kabupaten Badung.
“Nantinya aset tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi pegawai atau karyawan di puskesmas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehingga mutu pelayanan kesehatan dapat meningkat dan kegiatan administrasi maupun kegiatan operasional lainnya dapat berjalan dengan lancar, transparan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Reporter: Humas Badung
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Pemuda di Kintamani Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun
Dibaca: 3883 Kali
Anggota DPRD Gianyar Wayan Gede Sudarta Meninggal di Malaysia
Dibaca: 2799 Kali
Guru SD di Singaraja Dilaporkan atas Dugaan Pencabulan Siswi
Dibaca: 2030 Kali
Klinik Polres Jembrana Raih FKTP Terbaik I di Bidokkes Award 2026
Dibaca: 1973 Kali
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Siswi SD di Payangan
Dibaca: 1802 Kali
ABOUT BALI
Riset BRIN Ungkap Alasan Masyarakat Bali Mulai Memilih Krematorium untuk Ngaben
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli