Bukan Rusia-Ukraina, 2 Negara Ini Ancam Perang Baru di Eropa

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bukan Rusia-Ukraina, 2 Negara Ini Ancam Perang Baru di Eropa

Selasa, 2 Agustus 2022, 09:46 WITA Follow

beritabali.com/cnbcindonesia.com/Bukan Rusia-Ukraina, 2 Negara Ini Ancam Perang Baru di Eropa

BERITABALI.COM, DUNIA.

Hubungan antara Kosovo dan Serbia memanas. Hal ini diakibatkan peraturan plat nomor kendaraan di dua negara itu.

Sebelumnya, pemerintah Kosovo mengambil keputusan yang akan mewajibkan orang Serbia di utara negara itu, mengajukan plat nomor mobil yang dikeluarkan oleh lembaga Pristina. Diketahui, banyak kendaraan berplat Serbia beroperasi di negara itu, utamanya di sekitar Kosovo Utara.

Ini membuat protes besar-besaran dari warga Serbia yang tinggal di Kosovo. Polisi Kosovo dilaporkan mulai mengeluarkan tembakan ke arah warga yang berunjuk rasa dan menutup perbatasan yang menghubungkan dua negara itu.

Hal ini pun mendapatkan balasan dari pihak Serbia. Beograd bahkan sempat dilaporkan menerjunkan jet tempur untuk terbang di dekat perbatasan.

"Situasi keamanan secara keseluruhan di kota utara Kosovo tegang," kata misi yang dipimpin NATO ke Kosovo dalam sebuah pernyataan, Selasa (2/8/2022).

Dengan adanya protes besar ini, Perdana Menteri Albin Kurti mengatakan akan memberi Serbia masa transisi 60 hari untuk mendapatkan plat nomor Kosovo. Ini diperpanjang dari kebijakan ini per 1 Agustus.

Namun mulai kemarin, semua warga negara Serbia yang mengunjungi Kosovo harus mendapatkan dokumen tambahan di perbatasan untuk memberi mereka izin masuk. Kebijakan ini diakui lahir dari konsultasi antara Kosovo dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE).

Kosovo sendiri telah diakui sebagai negara merdeka oleh lebih dari 100 negara. Namun sejauh ini negara di wilayah Balkan itu tidak diakui Serbia dan Rusia.

Di Moskow, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyalahkan ketegangan yang meningkat pada apa yang disebutnya "aturan diskriminatif tanpa dasar". Ia menuding otoritas Kosovo yang harus bertanggung jawab.(sumber: cnbcindonesia.com)