Autopsi dua jenazah Korban Tragedi Kanjuruhan, Malang, mendadak dibatalkan. Proses itu semestinya dilakukan besok, Kamis (20/10).

Hal itu dikatakan oleh Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto. Ia menyebut pihak keluarga korban belum menghendaki autopsi dilakukan.

"Bagaimanapun untuk pelaksanaan autopsi kita salah satunya meminta persetujuan keluarga, dan hasil info yg saya peroleh hingga saat ini keluarga sementara belum menghendaki untuk dilakukan autopsi," kata Toni di RSUD Saiful Anwar, Rabu (19/10).

Pembatalan ini terbilang mendadak sebab Kabid Dokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwinn Zainul Hakim sebelumnya sudah mengatakan ada dua jenazah korban Tragedi Kanjuruhan, yang keluarganya telah mengajukan permohonan proses autopsi.

"Kami dapat informasi, dapat perintah, memang ada dua pihak keluarga yang sudah sepakat setuju melaksanakan autopsi," kata Erwinn, di Mapolres Malang, Kamis (13/10).

Erwinn menyebut proses autopsi tersebut akan melibatkan dokter-dokter dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI).

"Kami bekerja sama dengan PDFI pelaksanaannya adalah dokter-dokter yang ditunjuk oleh perstauan dokter forensik," ucapnya.

Autopsi nantinya akan dilakukan dengan cara ekshumasi. Prosesnya yakni dengan penggalian makam korban, dan pemeriksaan langsung dilakukan di tempat.

"Proses dilakukan dengan ekshumasi, jenazah di tempat langsung dilakukan pemeriksaan," katanya.

Pendamping Hukum Tim Gabungan Aremania Andy Irfan menyebut Keluarga korban Tragedi Kanjuruhan yang mengajukan permohonan autopsi mengaku mengalami intimidasi. Sekretaris Jenderal Federasi KontraS itu menyebut keluarga mengaku diminta mencabut permohonan autopsi.

Andy mengatakan mulanya seorang anggota keluarga korban sudah bersedia agar jenazah dua anaknya yang meninggal di Kanjuruhan diautopsi.

"Itu atas nama Mas D, ayah dari dua korban tadinya sudah bersedia dan membuat pernyataan kesediaan untuk autopsi atas dua anaknya," kata Andy yang juga Sekjen Federasi Kontras, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

Ternyata setelah permohonan itu dilayangkan, rumah D didatangi sejumlah aparat kepolisian, rama-ramai. Hal itu berlangsung hingga berhari-hari.

"Ternyata setelah surat itu diketahui kepolisian, justru kemudian sejumlah personel polisi, pernyataan dari rumah beliau dan keluarga, itu menyatakan ada polisi polres, polda dan Mabes Polri datang berhari-hari, ramai-ramai," ucapnya.

Para polisi yang mendatangi rumah D itu kemudian meminta keluarga korban untuk membatalkan autopsi. Andy mengatakan meski tak disertai dengan ancaman atau aksi kekerasan, keluarga korban tetap merasa terancam dan terintimidasi.

"Pada intinya menyarankan Mas D untuk mencabut surat untuk autopsi. Walaupun tidak ada intimidasi yang mengarah kekerasan, kehadiran aparat polisi dengan jumlah lumayan banyak ke lokasi rumah itu menimbulkan keresahan dan kepanikan keluarga," ujarnya.

Hingga akhirnya, oleh sejumlah aparat kepolisian, D pun didikte untuk membuat surat pencabutan permohonan autopsi kedua anaknya.

"Akhirnya kemarin siang Mas D didikte untuk membuat surat pernyataan yang isinya membatalkan rencana autopsi. Padahal beliaunya mau, terus didesak oleh aparat keamanan di lapangan, terus keluarga merasa diintimidasi dan merasa enggak aman, akhirnya pernyataan kesediaan itu dicabut," ucapnya.

Andy pun menyayangkan aksi itu. Menurutnya, mendatangi rumah korban dengan beramai-ramai sampai berhari-hari merupakan bentuk intimidasi ke keluarga korban. Ia pun mendesak kepolisian terbuka soal upaya autopsi tersebut.

Kapolda Jatim Irjen Toni Harman to membantah dugaan intimidasi kepada keluarga korban yang mengajukan autopsi.

Toni pun meminta agar publik mengonfirmasi langsung ke keluarga korban yang dimaksud. Apakah betul ada dugaan intimidasi itu atau tidak.

"Silahkan di konfirmasi ke yg bersangkutan soal itu. Info ini sudah diketahui publik, info-info itu bisa dikonfirmasi," ucapnya.(sumber: cnnindonesia.com)