Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan sebanyak Rp323,13 triliun kepada 6,71 juta debitur hingga November 2022. Angka ini telah mencapai 86,59 persen dari target penyaluran tahun ini sebesar Rp 373,17 triliun.

"Hingga 21 November 2022 KUR telah disalurkan kepada 6,71 juta debitur dengan realisasi sebesar Rp 323,13 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM terkait Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TA 2022 dan Usulan Perubahan Kebijakan KUR tahun 2023, dikutip Rabu (30/11).

Adapun outstanding Kredit Usaha Rakyat per 21 November 2022 tercatat sebesar Rp 451 triliun yang disalurkan kepada 38,85 juta debitur KUR, dengan Non Performing Loan (NPL) yang terjaga di level 1,11 persen.

Melihat data tersebut, Airlangga optimis pemerintah akan merealisasikan penyaluran KUR sampai akhir tahun. Paling tidak sampai akhir Desember 2022 telah tersalur 99 persen.

"Pemerintah optimis target penyaluran KUR minimal dapat mencapai 99 persen sampai dengan akhir tahun 2022," kata dia.

Airlangga mengatakan di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, Program KUR telah menjadi salah satu kebijakan Pemerintah yang terus menunjukkan kinerja impresif. Bahkan KUR mampu menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi nasional.

Sampai kuartal III-2022 KUR telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 5,72 persen. Angka ini bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan kredit perbankan di periode yang sama yakni 11,01 persen.

"Tercatat, KUR telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Q3-2022 sebesar 5,72 persen dengan total outstanding KUR mencapai 25,2 persen atau melampaui pertumbuhan kredit perbankan yang sebesar 11,01 persen," pungkasnya.

Di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu kebijakan Pemerintah yang terus menunjukkan kinerja impresif dan mampu menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi nasional.

Tercatat, KUR telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Q3-2022 sebesar 5,72 persen dengan total outstanding KUR mencapai 25,2 persen atau melampaui pertumbuhan kredit perbankan yang sebesar 11,01 persen.

Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional, Pemerintah menilai perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan KUR terkait relaksasi yang diberikan kepada debitur.

Penyesuaian kebijakan tersebut juga perlu dilakukan guna mengoptimalisasi penyaluran KUR agar lebih tepat sasaran, serta mendorong efisiensi anggaran belanja subsidi bunga/subsidi marjin KUR agar tidak membebani kemampuan fiskal Pemerintah.

“Pemerintah menurunkan tingkat suku bunga KUR Super Mikro menjadi 3 persen demi menghadapi resiko stagflasi serta wujud keberpihakan kepada pekerja terkena PHK dan Ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM terkait Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TA 2022 dan Usulan Perubahan Kebijakan KUR tahun 2023, Senin (28/11/2022).

Salah satu penyesuaian tersebut juga dilakukan Pemerintah dengan mengembalikan beberapa kebijakan KUR saat masa pra-pandemi mulai dari suku bunga KUR Mikro dan KUR Kecil menjadi sebesar 6 persen, kembalinya penetapan penyaluran KUR pada sektor produksi sebesar 60 persen, serta pembatasan total akumulasi plafon KUR Kecil menjadi maksimal Rp500 juta. (sumber: liputan6.com)